Suara.com - Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai tidak bisa bergerak cepat dalam setahun terakhir akibat susunan kabinet yang terlalu gemuk. Kondisi itu bisa berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi sulit tercapai, apalagi pemerintah Prabowo menargetkan kenaikannya hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan.
"Karena dengan banyaknya kabinet ini, tambahan kabinet, pemecahan, itu pemerintah tidak bisa gas di awal. Jadi akan banyak penyesuaian-penyesuaian peraturan yang dulu disusun di pemerintah sebelumnya, Pemerintah Pak Jokowi, itu perlu penyesuaian," kata Ekonom INDEF, Ariyo Irhamna dalam diskusi 'Catatan Akhir Tahun bersama Universitas Paramadina' secara virtual, Senin (23/12/2024).
Perubahan susunan kabinet menimbulkan banyak peraturan yang disusun di masa pemerintahan era Presiden Jokowi, harus disesuaikan kembali.
Sebagai contoh, Ariyo menyebut Perpres Dewan Sumber Daya Air Nasional yang sebelumnya dipimpin Menko Maritim dan Investasi, kini memerlukan revisi karena lembaga tersebut dihapus oleh Prabowo.
Akibatnya, perlu ada penyesuaian untuk peraturan-peraturan tersebut yang membutuhkan waktu lebih. Sehingga, alih-alih langsung bekerja di lapangan, justru repot dengan berbagai penyesuaian peraturan dari awal.
"Banyak kementerian sekarang struggling untuk hal itu. Jadi saling tunggu, kementerian itu harus ada penyesuaian dulu," imbuhnya.
Ariyo juga membandingkan langkah Indonesia dengan negara tetangga seperti Vietnam, yang baru-baru ini menurunkan PPN, memangkas jumlah kementerian, serta mengurangi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, langkah-langkah tersebut mencerminkan tren baru yang fokus pada efisiensi dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun, pendekatan yang diambil pemerintahan Prabowo jauh berbeda.
"Banyak hal yang membuat pemerintah dengan adanya kabinet yang semakin besar ini banyak hal, peraturan-peraturan yang perlu disesuaikan, jadi tidak bisa digas dari awal. Jadi 8 persen ini dalam 5 tahun pertama pemerintahan Prabowo, tidak akan tercapai, saya yakin" ucap Ariyo.
