Hasto PDIP Tak Ditahan usai Diperiksa Tersangka, Ketua KPK: Dokumen Belum Masuk ke Saya

Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto angkat bicara soal penyidik yang belum menahan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto usai rampung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin (13/1/2025) kemarin. Terkait itu, Setyo menyebut jika penyidik punya pertimbangan sendiri untuk menahan atau tidak terhadap tersangka.  

"Kalau seperti itu saya yakin bahwa pasti penyidik punya pertimbangan sendiri untuk melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan," kata Setyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa (14/1/2025).

Dari informasi yang didapat, Setyo menyatakan, bahwa penyidik masih harus mengumpulkan keterangan dari para saksi terkait kasus ini.

"Terinformasi bahwa masih ada beberapa keterangan saksi yang masih dibutuhkan oleh penyidik sehingga kemudian, tapi masalah rencana, segala macem itu tidak ada, karena dokumennya belum masuk ke saya, jadi pemberitahuan segala macem tidak ada," jelasnya.

Selain itu, Setyo mengatakan hanya terdapat laporan terkait pemeriksaan saja dan belum ada rencana untuk menahan tersangka atas kasus ini.

"Yang ada hanya laporan tentang pemeriksaan, tapi kepada rencana penahanan dan sebagainya, itu belum masuk kepada pimpinan. Jadi artinya, segala sesuatunya belum sampai ke situ. Memang, baru tahap pemeriksaan saja," pungkasnya.

Alasan Hasto Belum Ditahan

KPK sebelumnya tidak menahan Hasto Kristiyanto usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pada Senin kemarin. Diketahui, Hasto telah menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan buronan Harun Masiku.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan bahwa penyidik masih membutuhkan waktu sebelum melakukan penahanan terhadap Hasto.

"Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan (Hasto) tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.

Dia menjelaskan bahwa penyidik masih membutuhkan keterangan dari saksi-saksi seperti Saeful Bahri, Maria Lestari, dan saksi lainnya sebelum menahan Hasto.

“Penyidik menilai belum diperlukan dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan,” tandas Tessa.

Gugat KPK

Hasto sebelumnya resmi menggugat KPK terkait penetapan statusnya sebagai tersangka. Gugatan praperadilan terhadap KPK diajukan Hasto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025) lalu. 

Permohonan praperadilan Hasto teregister dengan nomor perkara No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Sidang  perdana praperadilan yang diajukan Hasto akan dipimpin oleh hakim tunggal Djumyanto bakal digelar pada 21 Januari 2025 mendatang. 

Dijerat KPK 2 Kasus

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

Dia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Setyo menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Di sisi lain, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang terpisah.

Setyo menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan alias OTT. 

Reporter: Moh Reynaldi Risahondua