Ada 3,8 Juta Anak Miskin, Prabowo Diingatkan Gegara Ingin Bikin Sekolah Rakyat: Jangan Seperti Periode Lalu...

Suara.com - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda menuai anggapan publik bisa picu diskriminasi dalam pendidikan. Prabowo diingatkan untuk prioritaskan pemberian pendidikan bagi jutaan anak-anak yang belum mendapatkan akses sekolah.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, per Januari 2025, tercatat jumlah anak tidak sekolah (ATS) mencapai 3.846.375. Kondisi itu disebabkan ketersediaan bangku sekolah yang tidak mencukupi akibatnya sistem PPDB menggunakan model seleksi. 

Temuan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sistem PPDB menyebabkan siswa ada yang tidak lulus PPDP menjadi putus sekolah. 

"Ini jangan sampai terjadi lagi di 2025. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dan semua mendapatkan akses ke sekolah," kata Koordinator nasional JPPI, Ubaid Matarji dalam keterangannya dikutip Suara.com, Kamis (16/1/2025).

Untuk memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan, menurut Ubaid, pemerintah harus menyediakan cukup tempat dan fasilitas sekolah. Daerah yang tidak ada atau kekurangan jumlah sekolah harus segera ditambah. 

"Ini menyangkut right to education for all yang tidak bisa ditawar," tegasnya.

Terlebih pemerintah telah merencanakan  program wajib belajar menjadi 13 tahun. Menurut Ubaid, alokasi dana pendidikan sebaiknya diprioritaskan untuk memastikan seluruh anak bisa merasakan program wajib belajar tersebut. 

"Jangan seperti periode lalu, justru anggaran pendidikan dihabiskan oleh program yang jauh dari penuntasan program wajib belajar. Misalnya, ternyata dimanfaatkan untuk pendanaan 24 kementerian yang bukan skala prioritas, dan juga penggunaan anggaran pendidikan untuk sekolah-sekolahh kedinasan. Kesalahan ini tidak boleh diulang lagi di tahun ini dan tahun-tahun mendatang," kritiknya.

Mengenai konsep gagasan sekolah unggulan, menurut Ubaid, seharusnya tidak hanya diterapkan di sekolah dan wilayah tertentu, tapi harus bisa diterapkan di seluruh sekolah yang tersebar di Indonesia. Untuk mewujudkan itu tentu harus berbasis data dan pemetaan di berbagai wilayah, sebab terkait dengan strategi intervensi yang berbeda-beda. 

"Jadi mestinya semua sekolah adalah unggulan untuk semua rakyat, jangan hanya yang berprestasi secara akademik saja. Sebab, semua anak adalah berprestasi berdasarkan potensinya yang berbeda-beda, jangan hanya diukur dari sisi akademik belaka," tuturnya.

Dia beranggapan kalau konsep unggulan seharusnya jangan dipisah dengan rakyat. Karena tugas pemerintah harus menyediakan sekolah yang inklusif dan berkualitas unggulan untuk semua rakyat.