REGIONAL:
Suara.com - Sekolah unggulan Garuda yang direncanakan Pemerintaham Prabowo Subianto berpotensi akan melanggar konstitusi. Bahkan nasibnya dikhawatirkan akan sama seperti Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).
Terlebih, rencana Pemerintah Prabowo itu akan mengimpor guru-guru untuk mengajar di sekolah unggulan tersebut.
Pengamat pendidikan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matarji menyebutkan, sekolah unggulan seperti RSBI saja sudab dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2013.
Saat itu, MK menyatakan bahwa RSBI bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam UUD 1945 bahwa layanan pendidikan harus berkeadilan dan dapat diakses untuk semua anak.
"Sebab, sekolah unggulan ini biasanya akan dihuni oleh mayoritas anak-anak dari kalangan menengah ke atas. Karena, merekalah yang punya akses lebih pada sumber-sumber belajar," kata Ubaid dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).
Akibatnya, kondisi itu tentu memperparah kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Dilihat dari penilaian Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, kualitas pendidikan Indonesia di bawah rata-rata negara lain yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Dari data PISA tercatat kalau rata-rata skor matematika siswa Indonesia bernilai 366 poin, sementara rata-rata OECD adalah 472 poin.
Dalam membaca, skor rata-rata siswa Indonesia adalah 359 poin, sedangkan rata-rata OECD adalah 476 poin. Skor membaca itu menjadi yang terburuk sejak tahun 2000 ketika Indonesia pertama kali mengikuti tes PISA.
"Salah satu biang keroknya dipicu oleh tingginya kesenjangan mutu antar sekolah di berbagai daerah. Jika ini tidak diatasi segera, maka ketimpangan ini akan menjadi momok dan kutukan mutu pendidikan Indoneisa yang hanya jalan di tempat, bahkan ada kecenderungan terjadi penurunan," imbuh Ubaid.
Sistem sekolah yang memisahkan anak-anak berdasarkan status sosial itu juga dapat memperkuat ketimpangan kelas atau kasta di masyarakat.
Anak-anak dari keluarga miskin akan terus terperangkap dalam siklus ketidaksetaraan, sementara anak-anak dari keluarga lebih mampu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sekolah unggulan dengan pengajar taraf internasional.
Bahkan kesenjangan itu telah terlihat dari sisi penamaan dengan sekolah rakyat untuk kalangan anak miskin, serta sekolah unggulan bagi peserta didik dengan kecerdasan di atas rata-rata.
Menurut Ubaid, perbedaan kategori sekolah itubisa menciptakan labelisasi dan stigmatisasi negatif kepada siswa.
Peserta didik di Sekolah Rakyat berisiko dianggap sebagai siswa 'kelas dua' atau tidak sebaik siswa di sekolah unggulan.
"Stigma ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan prestasi akademis siswa, serta persepsi teman sebaya dan masyarakat terhadap mereka. Stigmatisasi ini akan memperkuat stereotip dan bias yang merugikan, dan semakin memarjinalkan kelompok anak miskin yang sudah rentan dan memperpetuasi siklus diskriminasi," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah Prabowo berencana membuat 20 sekolah unggulan di seluruh Indonesia. Mendiktisaintek menyebutkan kalau sekolah unggulan diperuntukkan bagi peserta didik dengan kecerdasan di atas rata-rata karena Indonesia belum memberikan wadah yang tepat untuk siswa dengan kecerdasan tinggi.
Pembangunanya sekolah unggulan akan dimulai di empat wilayah di Indonesia, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN), Nusa Tenggara Timur (NTT), Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara.
Sementara itu, Sekolah Rakyat dikerjakan oleh Kementerian Sosial dengan kolaborasi dan koordinasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa program Sekolah Rakyat akan dimulai di Jakarta dengan sistem boarding school atau asrama.
Namun, terkait waktu pelaksanaannya belum dipastikan karena pemerintah masih perlu membahas konsepnya secara matang.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan kalau Sekolah Rakyat hanya untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.
TERPOPULER