Suara.com - Ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan sudah melegenda. Sejak Perang Korea pada tahun 1950-an, upaya rekonsiliasi belum berhasil.
Sekarang, foto peta Korea Utara yang beredar di internet telah membingungkan para peneliti kebijakan dan pengguna lainnya. Peta tersebut telah dibagikan di platform media sosial Tiongkok RedNote (Xiaohongshu) dan mengklaim peta yang direvisi dibagikan pada bulan April 2024, menurut laporan di Newsweek.
Peta tersebut menandai perubahan besar dalam kebijakan negara tersebut tentang penyatuan kembali dengan menunjukkan Semenanjung Korea terbagi menjadi dua bagian terpisah, yang semakin menegaskan kembali keputusan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk melepaskan diri dari tujuan lamanya yaitu penyatuan kembali dengan Korea Selatan.
Selama beberapa dekade, Pyongyang telah menuntut untuk bersatu kembali dengan Korea Selatan tetapi selalu sesuai dengan persyaratannya. Perang Korea selama tiga tahun, yang dimulai ketika Korea Utara yang komunis menginvasi Korea Selatan, berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953 tanpa pernah ada perjanjian damai yang ditandatangani. Namun, Pyongyang terus menyerukan penyatuan kembali selama bertahun-tahun setelahnya, menurut portal berita tersebut.
Menurut Newsweek, yang diberi label "Joseon," istilah yang biasanya digunakan Korea Utara untuk dirinya sendiri, peta tersebut hanya menampilkan distrik administratif untuk Korea Utara dan tidak menampilkannya untuk Korea Selatan, tidak seperti peta lama yang telah dipublikasikan.
Sebaliknya, Korea Selatan ditampilkan dalam warna abu-abu seperti Tiongkok dan diberi label hanya sebagai "Korea Selatan". Ini merupakan penyimpangan dari istilah yang digunakan sebelumnya "Korea Boneka", yang menyiratkan bahwa Korea Selatan bukanlah negara merdeka tetapi negara boneka AS.
Kim Jong Un, pemimpin tertinggi Korea Utara, mengatakan dalam pidatonya di bulan Oktober: "Pada periode sebelumnya, kami banyak berbicara tentang pembebasan Korea Selatan dan penyatuan negara dengan kekuatan, tetapi sekarang kami sama sekali tidak tertarik pada hal itu, dan karena kami mendeklarasikan dua negara, kami bahkan tidak menyadari keberadaan negara itu."
Retorika Korea Utara terhadap Korea Selatan telah mereda sejak krisis politik Desember di Seoul menyusul deklarasi darurat militer singkat oleh Presiden Yoon Suk-yeol yang kini dipenjara. Meskipun demikian, para ahli percaya bahwa Kim Jong Un tidak akan membatalkan pembersihan simbol-simbol penyatuan.
Baca Juga: Sidang Pemakzulan ke-5: Yoon Suk-yeol Bantah Berlakukan Darurat Militer Tanpa Izin
