Suara.com - Lambannya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) kembali menjadi sorotan. Padahal, sudah 21 tahun RUU ini diperjuangkan.
Koalisi Sipil untuk UU PPRT menyayangkan minimnya perhatian pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT).
Staf advokasi Jaringan Nasional Advokasi (JALA) PRT, Jumisih, menyebutkan belum ada langkah signifikan dari perkembangan RUU PPRT.
"Pada periode DPR sebelumnya, RUU PPRT sudah menjadi draf yang di-carry over, namun hingga kini, belum ada langkah signifikan untuk membahas apalagi mengesahkannya," ujar Jumisih dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).
Ia juga menyoroti kasus kekerasan PRT oleh pasangan suami istri di Kelapa Gading sebagai bukti nyata risiko berkelanjutan akibat absennya perlindungan hukum.
Pada kesempatan yang sama, Perwakilan Perempuan Mahardhika, Ajeng Pangesti, turut menyinggung prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai kurang responsif terhadap isu kekerasan domestik.
"Alih-alih menyoroti femisida dan kekerasan berbasis gender, pemerintah justru sibuk bicara soal perluasan sawit, efisiensi anggaran, dan program Makan Bergizi Gratis yang tidak menyentuh kondisi rentan pekerja rumah tangga," kritik Ajeng.
Selain itu, ia mengkritik penggunaan narasi kekeluargaan yang kerap menjadi dalih untuk merendahkan PRT.
"Kekeluargaan digunakan untuk menutupi aib kekerasan, menekan upah, dan memberlakukan jam kerja tanpa batas. Padahal mereka adalah pekerja yang berhak atas perlindungan," tegasnya.
Koalisi Sipil untuk UU PPRT berharap anggota DPR Komisi XIII yang baru dapat menunjukkan komitmen nyata dalam pembahasan dan pengesahan RUU ini.
"Jangan lagi ada alasan seperti 'baru belajar' atau 'belum paham', karena sudah banyak pekerja rumah tangga yang menjadi korban," kata Jumisih.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
TERPOPULER
