Suara.com - Pemerintah Provinsi Jakarta memangkas berbagai anggaran untuk pelaksanaan efisiensi yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai program disisir, mulai dari perjalanan dinas hingga makan-minum.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan, anggaran perjalanan dinas ke luar negeri telah dipangkas sebanyak 35,14 persen.
"Nominal perjalanan dinas luar negeri tadinya Rp107,9 miliar, diefiseinsi Rp37,9 miliar, jadi Rp70 miliar," ujar Michael kepada wartawan, Senin (24/2/2025).
Kemudian, untuk anggaran makan-minum dipangkas 12,31 persen atau sebanyak Rp89,5 miliar dari Rp727 miliar.
"Untum yang lainnya itu, kajian-kajian dilakukan efisesinsi 18,9 persen lalu FGD di DKI Jakarta nggak banyak hanya Rp1 miliar, nilainya tak terlampau signifikan sih, tapi itu bagian yang efisiensi," ungkapnya.
Kemudian, ada juga belanja modal dari beberapa pos yang diefisiensi untuk anggaran yang besar dan belanja modal kantor lainnya sebesar Rp47 miliar atau 31 persen dari Rp148 miliar.
Lebih lanjut, Michael memastikan kebijakan efisiensi ini tak mengakibatkan adanya pegawai Pemprov DKI yang dipecat. Sebab, pengurangan pegawai bukan bagian dari instruksi Prabowo.
"Nggak ada (pemangkasan anggaran belanja pegawai), karena dalam inpres juga itu bukan area yang efisesinsi," pungkasnya.
