Suara.com - Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menghadiri diskusi dan bedah buku di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Jepang, Jumat (7/3), mengatakan bahwa dialog merupakan ruh dari demokrasi.
“Dialog itu ruh dari demokrasi. Jika pemimpin berpikir sesuatu, tetapi rakyat berpikir hal yang berbeda dan tidak ada titik temu, tentu ini tidak baik. Karena itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat harus terus ditingkatkan,” kata SBY, sebagaimana dilansir Antara, Jumat hari ini.
Dia mengingatkan, demokrasi yang sehat membutuhkan dialog antara pemerintah dan rakyat. Menurut dia, komunikasi yang terbuka antara pemimpin dan masyarakat berperan penting agar kebijakan yang diambil tetap selaras dengan harapan publik.
SBY mengakui dinamika demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Menurut dia, setiap negara memiliki idealisme dan sistem politik yang terus berkembang seiring dengan tantangan zaman.
Namun begitu, dia menekankan, demokrasi mesti tetap menjunjung prinsip kekuatan rakyat (power of the people) dan mengakomodasi aspirasi masyarakat.
SBY juga membandingkan perkembangan demokrasi di Indonesia dengan negara-negara lain yang dianggap sebagai panutan demokrasi. Ia menyebut bahkan negara besar mengalami tantangan dalam menjaga sistem demokrasi mereka.
“Banyak kejadian di dunia dalam 5–10 tahun terakhir yang menunjukkan bahwa negara-negara besar pun mengalami kemunduran dalam demokrasi mereka. Hal ini harus menjadi pembelajaran bagi Indonesia agar tidak terjebak dalam dinamika serupa,” tuturnya,
Dia pun mengaku optimistis dengan arah demokrasi Indonesia ke depan. Indonesia, dalam kacamata SBY, memiliki potensi besar untuk senantiasa maju asalkan para pemimpinnya memiliki visi kuat, integritas tinggi, dan mampu mengelola negara dengan baik.
“Indonesia adalah negara penuh harapan. Saya masih punya harapan yang baik bagi negeri ini. Masa depan Indonesia harus dipastikan tetap cerah, bukan sebaliknya. Namun, untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita harus memahami syarat dan tantangan yang harus dilewati,” ujarnya.
Diskusi dan bedah buku bertajuk Standing Firm for Indonesia’s Democracy dihadiri oleh akademisi, mantan menteri, mahasiswa, dan tokoh masyarakat di Jepang. Dalam kesempatan itu, SBY menjawab berbagai pertanyaan, termasuk soal langkah yang akan dilakukannya untuk menjaga demokrasi.
“Jawaban saya begini: jika ada tanda-tanda terkait suatu masalah yang tidak dikehendaki oleh rakyat, maka harus diklarifikasi dan disampaikan dengan cara yang baik. Tidak harus melalui media atau disampaikan di depan publik, bisa dilakukan dengan komunikasi di balik layar, tetapi dengan niat yang baik,” kata SBY.
Buku yang berisi sejarah lisan pertama SBY selama masa kepemimpinannya (2004–2014) ini disusun oleh tim yang terdiri atas akademisi dari Indonesia dan Jepang, berdasarkan wawancara selama lebih dari 30 jam dengan SBY.
TERPOPULER
