Pemerintah Target Turunkan Kemiskinan hingga Setengahnya, Data Penerima Bansos Dievaluasi

Suara.com - Pemerintah tengah berupaya menurunkan angka kemiskinan secara nasional. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebutkan, saat ini kemiskinan masih ada sebanyak 8,7 persen dari total penduduk atau sekitar 24,8 juta jiwa.

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran kabinetnya agar bisa menurunkan angka kemiskinan dan membuat prevalensi miskin ekstrem menjadi nol. Diketahui, prevalensi miskin ekstrem di Indonesia saat ini masih ada 0,83 persen pada Maret 2024.

"Instruksi Presiden agar penanggulangan kemiskinan ekstrim hingga 0 persen paling lama 2026. Kemudian kemiskinan yang berjumlah 24,8 juta itu sejumlah 8,7 persen dari jumlah penduduk, itu pada tahun 2029 maksimal hanya 4,5 persen. Syukur-syukur bisa lebih turun lagi jumlah persentase kemiskinan kita," kata Cak Imin usai rapat tingkat menteri di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Cak Imin menyampaikan kalau kegiatan penanggulangan kemiskinan dan mengatasi kemiskinan ekstrem itu turut melibatkan dua Menteri Koordinasi serta lebih dari 17 kementerian dan lembaga. Kegiatan itu telah berjalan sejak Februari 2025 dengan berjalannya program keluarga harapan selama tiga bulan hingga April mendatang.

Setelahnya, kata Cak Imin, pemerintah akan lakukan evaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan data terbaru menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sudah disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Lewat DTSEN itu kemungkinan akan ada masyarakat yang dikeluarkan dari penerima bansos karena dinilai bukan lagi sasaran penerima bantuan. Tapi ada pula yang baru dimasukan.

"Jadi ada pergeseran setelah lahirnya DTSEN ini. Apa itu? Inclusion Error sama Exclusion Error. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar dari data yang salah. Karena setelah dilihat ternyata ada yang berhak menerima dan yang tidak berhak menerima. Tentu ini akan dinamis juga," jelas Cak Imin.

Pemberian bantuan pada dasarnya untuk membantu masyarakat agar daya belinya meningkat. Selain itu juga ada bantuan pengurangan biaya pengeluaran melalui subsidi.

"Jadi ada yang kita bantu supaya daya belinya meningkat, ada yang kita bantu supaya dia terkurangi beban pembayarannya, seperti listrik, rumah, dan lain-lain. Itu akan kita tindaklanjuti dalam rapat terdekat semua kementerian dan lembaga yang memiliki bantuan sosial langsung kepada masyarakat," tuturnya.