Dorong Regulasi Baru, Kementerian Ekraf Jamin Royalti Seniman Bayar di Muka dan Lisensi Digital

"Jika diperlukan oleh para pemangku kepentingan, Kemenekraf juga dapat membantu merumuskan sistem lisensi dan sistem pembayaran royalti yang lebih adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Melalui kebijakan baru tersebut, Kemenekraf berharap ekosistem industri musik Indonesia menjadi lebih sehat, transparan, dan berkembang, serta memberikan insentif yang layak dan adil bagi para pelaku ekonomi kreatif.

Untuk diketahui, pengelolaan royalti kerap memicu polemik, meskipun negara sudah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kenyataannya banyak seniman masih merasa diperlakukan tidak adil dalam penerimaan royalti.

Ketidakjelasan mekanisme pencatatan karya, tumpang tindih kewenangan lembaga manajemen kolektif (LMK), hingga lemahnya pengawasan terhadap distribusi royalti memperburuk keadaan.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik untuk memperjelas mekanisme pemungutan royalti, tetapi implementasinya di lapangan belum mampu sepenuhnya menyelesaikan persoalan yang ada.

Kisruh ini pun menjadi cermin bahwa reformasi tata kelola royalti di Indonesia masih mendesak untuk diwujudkan agar hak ekonomi para kreator terlindungi secara nyata.

Konflik royalti di Indonesia berakar pada beberapa masalah utama. Pertama, tidak adanya database nasional yang komprehensif untuk mencatat hak cipta karya seni secara akurat, sehingga terjadi tumpang tindih klaim.

Kedua, munculnya banyak LMK yang saling mengklaim hak penarikan royalti, tanpa mekanisme kontrol dan audit yang ketat.

Ketiga, kurangnya transparansi dalam laporan pendapatan dan distribusi royalti kepada para seniman.

Akibatnya, banyak kreator yang menerima royalti dalam jumlah sangat kecil atau bahkan tidak menerima sama sekali, meski karya mereka digunakan secara luas.