Suara.com - Kedatangan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta pada Senin 28 April 2024 akhirnya terjawab.
Bobby datang karena diundang untuk kegiatan koordinasi dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya di wilayah Sumatera Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby menyampaikan pandangannya perihal tantangan nyata dalam upaya pemberantasan korupsi kepada KPK.
Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada integritas kepala daerah, tetapi juga harus diperkuat dengan pembenahan sistem politik dan tata kelola pemerintah di daerah.
"Saya hampir dua bulan menjadi gubernur. Saat ini, ada lima organisasi perangkat daerah (OPD) kami yang sedang diperiksa," kata Bobby melalui keterangannya pada Selasa (29/4/2025).
Lantaran itu, ia menilai bahwa saat ini yang paling penting dimiliki semua jajaran pimpinan kepala daerah dan juga OPD, yakni integritas dan moralitas.
"Sehingga integritas dan moralitas sangat penting, bukan hanya untuk kepala daerah, tetapi juga untuk seluruh jajaran di bawahnya," tegasnya.
Untuk itu, dia meminta kepada KPK agar memperkuat perannya di daerah, bukan hanya dalam konteks pencegahan, tetapi juga penengah dalam membangun kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.
"Kami harus memastikan bahwa sistem yang ada tidak rusak dari awal, karena jika kita masuk ke dalam sistem yang sudah rusak, kita harus memilih, apakah kita ingin ikut rusak atau tetap menjaga diri kita tetap bersih," katanya.
Lantaran itu, ia berharap adanya penguatan peran KPK di daerah untuk memperbaiki sistem agar bisa berjalan lebih baik.
"Oleh karena itu, kami sangat berharap peran KPK di daerah bisa lebih kuat dan lebih sering. KPK harus menjadi tempat pengaduan bagi kami, agar sistem ini bisa diperbaiki dengan lebih baik," tutur Bobby.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan kunci utama dalam perjalanan pemberantasan korupsi di daerah berada di tangan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Aktor yang Berperan
Dia menilai bahwa Pemda dan DPRD merupakan aktor yang berperan dalam proses pengambil kebijakan di daerah.
Tanak juga menekankan, pemberantasan korupsi bukan sekadar soal regulasi atau besar kecilnya gaji pejabat, melainkan tentang integritas hati dan pikiran.
TERPOPULER
