Pramono Mau Kejar Penunggak Pajak, Pemprov DKI Tinjau Ulang Program Pemutihan PKB

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana meninjau ulang program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Awalnya program ini sudah dijadwalkan bakal digelar pada momen peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta tahun ini.

Hal ini dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak ingin mengadakan pemutihan denda tunggakan pajak. Pramono lebih memilih mengejar denda keterlambatan pembayaran pajak.

Rencana peninjauan ulang program pemutihan pajak ini disampaikan oleh Kepala Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati.

"(Pramono) minta (program pemutihan pajak tahun ini) dikaji lagi," ujar Lusiana kepada Suara.com, Selasa (29/4/2025).

Selain itu, ada juga masukan dari pembina
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kepolisian untuk menunda pemutihan pajak.

"Iya (pemutihan pajak dievaluasi), ada masukan dari tim pembina samsat untuk dikaji ulang lagi," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dipastikan akan mengadakan program pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk tahun 2025 ini. Dengan kebijakan ini masyarakat bisa terbebas dari tunggakan denda karena keterlambatan pembayaran.

Kebijakan ini sudah mulai di beberapa provinsi lain di Indonesia seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi malah menambah keringan berupa penghapusan tunggakan pokok pajak yang terlambat.

Kepala Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati mengatakan pemutihan denda PKB akan dilakukan bulan Juni mendatang. Hal ini merupakan salah satu perayaan dari Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta.

Berkaca dari tahun lalu, pemutihan denda PKB dilakukan pada 11 Juni sampai 31 Agustus. Kemudian, sanksi Balik Bea Nomor Kendaraan Bermotor (BBNKB) berupa bunga terlambat pendaftaran kendaraan bermotor juga dihapus.

"BBNKB untuk kendaraan lama sudah nol. Untuk PKB pemutihannya nanti pas ulang tahun DKI," ujar Lusiana kepada Suara.com, Selasa (15/4/2025).

Lebih lanjut, Lusiana menyebut sejauh ini pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Belum ada perubahan seperti menambah penghilangan tunggakan pokok.

"Belum ada (rencana menambah penghapusan tunggakan pokok)," ucapnya.

Sementara itu, Lusiana juga menyebut pihaknya saat ini masih menjalankan program diskon untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2025 periode 8 April sampai 31 Mei 2025.

"PBB sudah keluar, untuk pembayaran April-Mei diskon 10 persen," pungkasnya.

Kejar Penunggak Pajak

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, tidak memberikan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan akan mengejar penunggak pajak karena sudah menikmati fasilitas tanpa membayar pajak.

"Sudah mendapatkan fasilitas. Sudah mendapatkan kemudahan masa' tidak mau bayar pajak," kata Pramono, Minggu (28/4), saat menghadiri Halal Bihalal PWNU DKI Jakarta.

Menurut dia, tugas pemerintah, yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu seperti pemutihan ijazah bukan pemutihan pajak kendaraan.

Pramono menjelaskan bahwa penunggak pajak kendaraan bermotor rerata merupakan pemilik mobil yang mempunyai kendaraan kedua dan ketiga sehingga tidak layak mendapatkan bantuan.

Untuk itu, ia akan mengejar pengemplang pajak kendaraan bermotor, selain karena tidak layak dibantu juga sudah menikmati fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

"Bagi yang punya mobil tidak mau bayar pajak saya tidak akan putihkan saya akan kejar dia," ujarnya.

Pramono memastikan Pemprov DKI Jakarta akan berpihak kepada yang membutuhkan terutama rakyat miskin mengingat di Jakarta jarak antara yang kaya dan miskin sangat jauh.

Untuk itu, fokus utama yang dilakukannya, yaitu dengan membereskan semua permasalahan orang kecil seperti pemutihan ijazah, penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah tapa dengan NJOP di bawah Rp2 miliar dan apartemen di bawah Rp650 juta.

"Dalam memimpin Jakarta ini terus terang saya lebih mengutamakan masyarakat yang di bawah mendapatkan kemudahan," katanya.