Infografis
“Benar, pelaksanaan MBG belum sempurna. Namun bukan berarti MBG harus dihentikan. Seperti program BPJS, BOS, dan sekolah gratis yang dulu juga ramai kritik, MBG perlu perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola, bukan pembatalan,” ungkapnya.
“Langkah-langkah perbaikan bisa dan sedang dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan makanan, digitalisasi sistem pembayaran untuk mitra, dan penguatan kolaborasi antar daerah dan pusat,” sambungnya.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh pengamat sosial Priangan Timur Mumu. Ia menegaskan tak setuju MBG dihentikan.
“Programnya saya setuju, cuma secara teknis saya kurang setuju karena kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Saya sendiri sering merasakan yang punya anak sekolah 4 orang, kalau pagi-pagi menyiapkan sarapan saja kesulitan. Paling tidak dengan adanya program tersebut sangat terbantu,” kata Mumu.
Ia menyebut ada banyak dampak positif di balik program MBG. Namun yang menjadi catatan pemerintah adalah memberikan pengawasan yang lebih ketat.
“Kalau dilihat secara teknis saat ini, ini membuka ruang baru bagi para oknum. Antisiasi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam satu dapur, antisipasi kejadian penanganan di RS akan seperti apa dengan jumlah siswa sampai 3500. Lalu, yang ketiga dapat membuka para Oligarki masuk pada sektor sipil kelas bawah,” katanya.
Kasus Siswa Keracunan MBG
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan perkembangan terkini dari peristiwa puluhan siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 mengalami gejala keracunan usai menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dadan mengatakan dugaan penyebab keracunan hingga kini masih didalami.
Baca Juga: Sebut Anggaran Fantastis MBG Irasional, Ekonom Ferry Latuhihin: Kok Maksa Banget, Ini Proyek Siapa?
"Penyebab masih didalami," kata Dadan kepada Suara.com, Rabu (23/4/2025).
