Infografis
“Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi yang dijamin keluarga itu-itu saja. Negara jangan memikul beban dari satu keluarga terus menerus,” ujar Dedi Mulyadi seperti dikutip Antara pada Selasa (29/4/2025).
Ia mengungkapkan kegelisahannya terhadap fenomena keluarga miskin yang terus memiliki anak dalam jumlah besar, sementara kebutuhan dasarnya saja belum tercukupi.
Salah satu cerita yang menggambarkan realitas ini adalah pertemuannya dengan seorang ayah di Majalengka yang memiliki 10 anak, sementara istrinya sedang hamil anak ke-11. Anak-anak mereka harus turun ke jalan menjajakan kue demi membantu perekonomian keluarga.
Kenapa KB Harus Jadi Syarat?
Dedi Mulyadi melihat bahwa untuk menciptakan pemerataan dan keadilan dalam penyaluran bantuan, program KB harus terintegrasi dengan sistem data kependudukan.
Nantinya, sebelum bantuan diberikan, pemerintah kata dia harus memeriksa apakah keluarga tersebut telah menjadi peserta KB, khususnya KB pria seperti vasektomi. Jika belum, maka mereka diminta untuk menjalani program KB terlebih dahulu.
“Ini serius. KB-nya harus KB laki-laki. Karena kalau perempuan, banyak masalahnya. Misalnya lupa minum pil, atau lainnya. Kalau laki-laki kan lebih pasti,” jelas Dedi Mulyadi.
Kebijakan ini dinilai Dedi Mulyadi bisa dijadikan sebagai jalan keluar, mengingat saat ini keluarga tidak mampu banyak yang melahirkan dengan cara operasi sesar, yang per tindakannya saja sedikitnya Rp25 juta.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Jadikan KB Vasektomi Syarat Utama Terima Bantuan Sosial, Ini Alasannya
