DPR Wanti-wanti soal Satgas PHK: Jangan Sampai Ambil Alih Tugas Kemenaker, Harus Koordinasi

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Jum'at, 02 Mei 2025 | 17:34 WIB
DPR Wanti-wanti soal Satgas PHK: Jangan Sampai Ambil Alih Tugas Kemenaker, Harus Koordinasi
Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem,  Irma Suryani Chaniago. (Suara.com/Ria Rizki).

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR RI fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan ide yang bagus untuk dilakukan. Namun ia kritis mempertanyakan pembentukan Satgas tersebut.

"Satgas PHK bagus-bagus saja, tetapi yang harus dijelaskan nanti kerjanya apa? Orang-orang dari mana? Dan outputnya apa?," kata Irma kepada wartawan, Jumat (2/5/2025).

Ia mengingatkan, keberadaan Satgas PHK jangan sampai mengambil alih tugas Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker.

"Jangan sampai mengambil alih tugas Kemenaker, pastinya harus berkoordinasi dengan Kemenaker," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan juga kerja-kerja dari Satgas PHK ini jangan sampai di bawah ekspetasi.

"Jangan sampai satgas ini digaji tapi outputnya tidak sesuai dengan expectasi," pungkasnya.

Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, sebagai salah satu instrumen untuk mendukung penghapusan sistem outsourcing atau pekerja alih daya.

Pengumuman itu disampaikan saat Prabowo menyampaikan pidato peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis.

"Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," kata Presiden Prabowo di hadapan ribuan buruh yang hadir.

baca juga

Prabowo menyampaikan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional merupakan sebuah badan yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia.

Dewan Kesejahteraan Buruh kata dia, akan bertugas memberikan nasihat kepada Presiden terkait perbaikan undang-undang dan regulasi yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungannya terhadap usulan penghapusan sistem outsourcing yang selama ini menjadi sorotan para buruh.

Ia menyebut, Dewan Kesejahteraan Buruh akan turut mempelajari secara mendalam mekanisme transisi menuju penghapusan sistem tersebut, dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi.

"Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," ujar Prabowo.

Langkah-langkah lain yang juga diumumkan termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja secara sepihak, serta percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU perlindungan pekerja laut serta sektor perikanan.

Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa negara tidak akan tinggal diam jika terjadi ketidakadilan terhadap para buruh.

"Bila perlu, negara akan turun tangan," tegasnya.

Pidato Presiden Prabowo ini disambut antusias oleh para pimpinan serikat buruh, termasuk Said Iqbal dan Jumhur Hidayat, yang turut hadir dalam peringatan May Day tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasteyo Hadi, sebelumnya telah menegaskan bahwa pemerintah siap menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para buruh. Setidaknya afa 6 tuntutan buruh yang disampaikan dalam rangka Hari Buruh Internasional alias May Day di Kawasan Monas.

Prasetyo yang juga merupakan Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengatakan, salah satu tuntutan yang intens dikebut oleh pemerintah adalah mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Saya kira begini, beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kami kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK," kata Prasetyo Hadi di Kawasan Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah sedang intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK. "Karena kami inginnya komprehensif. Kami tidak ingin bermain di ujung menangani ketika sudah PHK, kami tidak," katanya.

Lebih lanjut, untuk itu, kata dia, beberapa tuntutan buruh sebenarnya beberapa sudah dikerjakan pemerintah.

"Nah maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah kita kerjakan. Tapi kalaupun ada di antara 6 tuntutan itu yg belum kita kerjakan oleh kita bersama-sama pasti akan ditindaklanjuti, pasti akan kita pelajari," pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Peringati Hardiknas, Prabowo: Terima Kasih Para Guru

Peringati Hardiknas, Prabowo: Terima Kasih Para Guru

News | Jum'at, 02 Mei 2025 | 16:52 WIB

Anggaran Pendidikan Gede, Tapi Sekolah Minim Toilet, Prabowo: Bagaimana Bisa?

Anggaran Pendidikan Gede, Tapi Sekolah Minim Toilet, Prabowo: Bagaimana Bisa?

News | Jum'at, 02 Mei 2025 | 16:40 WIB

Pakar UGM Ungkap Efek Buruk Jika Outsourcing Dihapus, Ini Kelompok yang Paling Terdampak

Pakar UGM Ungkap Efek Buruk Jika Outsourcing Dihapus, Ini Kelompok yang Paling Terdampak

News | Jum'at, 02 Mei 2025 | 16:28 WIB

Prabowo Tinjau Smart Classroom SDN 5 Cimahpar, Mendikdasmen Tegaskan Ada Deep Learning dan Coding

Prabowo Tinjau Smart Classroom SDN 5 Cimahpar, Mendikdasmen Tegaskan Ada Deep Learning dan Coding

News | Jum'at, 02 Mei 2025 | 16:17 WIB

Terkini

Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta

Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:55 WIB

Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional

Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:33 WIB

Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!

Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:31 WIB

Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya

Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:15 WIB

Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama

Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:15 WIB

Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional

Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 22:02 WIB

Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:51 WIB

Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah

Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:42 WIB

Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun

Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:31 WIB

Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM

Respons Tuntutan Mahasiswa, Sufmi Dasco Telepon Kepala BGN dan Menteri ESDM

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:10 WIB