Mau Hasil PSU Pilkada Tidak Kembali Digugat di MK, Komisi II DPR Minta Kemendagri Mikir

Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyoroti secara serius fenomena pemungutan suara ulang (PSU) pada Pilkada yang kembali disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan, setelah sebelumnya MK sendiri yang memerintahkan PSU dilakukan.

Menurut Dede, kejadian ini menunjukkan adanya masalah struktural dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik dari sisi kelembagaan maupun kerangka hukum yang mengaturnya.

"Kalau kita perhatikan, temuan masih cukup banyak dan masih ada hal-hal yang secara jelas berulang kembali dari PSU sebelumnya," kata Dede saat rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Ia menilai, perlu ada evaluasi menyeluruh, terutama dari Kementeruan Dalam Negeri (Kemendagri), apakah perlu revisi undang-undang Pilkada untuk membatasi jumlah PSU yang bisa terjadi akibat putusan MK.

"Kita harus berpikir, terutama Kemendagri, apakah perlu nanti ke depan kita merevisi undang-undang, keputusan MK ini dalam konteks PSU cukup dibatasi satu kali atau bisa berkali-kali," kata Dede.

Dede menambahkan, PSU yang terus berulang tidak hanya menguras anggaran daerah, tetapi juga berisiko memperpanjang proses pemilihan hingga melampaui masa jabatan kepala daerah.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya peran penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, untuk lebih cermat dalam membaca dinamika di lapangan.

"Kita harus cari teorinya bagaimana supaya hasil PSU tidak di PSU-kan kembali, salah satunya tentunya kecakapan dari pihak menyelenggara dalam hal ini Bawaslu," katanya.

Menurut Dede, perlu dicari celah dan solusi agar tidak terjadi tumpang tindih tafsir serta persepsi antara lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga peradilan.

"Dalam hal menindaklanjuti kira-kira ini diambil dari sudut pandang mana, karena biasanya KPU dan Bawaslu belum tentu sudut pandang sama dengn MK. Ini harus dicari celahnya," pungkasnya.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, tahun 2024 berlanjut ke tahap sidang pembuktian.

“Terhadap perkara yang tidak diucapkan putusannya pada sidang pagi hari ini berarti harus lanjut pada sesi pembuktian, yaitu Perkara Nomor 313 dari Barito Utara dan 317 dari Kepulauan Talaud,” ucap Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno MK RI, Jakarta, Senin.

Sidang lanjutan dengan agenda pembuktian direncanakan berlangsung pada Kamis (8/5) depan.

Para pihak yang perkaranya dinyatakan lanjut dipersilakan oleh Mahkamah untuk mengajukan saksi dan/atau ahli paling banyak empat orang. “Mau saksi semua atau ahli semua juga boleh, yang penting jumlahnya tidak lebih dari empat tersebut,” ucap Suhartoyo.

Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 diajukan oleh calon bupati dan wakil bupati Barito Utara nomor urut 1 Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo.

Dalam permohonannya, Gogo-Hendro mendalilkan rivalnya, pasangan calon nomor urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya, melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan cara membagikan uang hingga Rp16 juta per pemilih.

Kecurangan diduga terjadi pada masa pelaksanaan PSU pada 22 Maret 2025 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara.

Menurut Gogo-Hendro, politik uang tersebut di antaranya dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pada 26 Desember 2024 sebesar Rp1 juta, 28 Februari 2025 sebesar Rp5 juta, dan 14 Maret 2025 sebesar Rp10 juta.

Bagi yang tidak ikut pembagian uang pada 26 Desember 2024 dan 28 Februari 2025, pembagian uang tahap pertamanya dilakukan pada awal Maret 2025 sebesar Rp5 juta dan tahap berikutnya menjelang PSU sebesar Rp10 juta.