Infografis
Suara.com - Pemerintah diminta turut menanggung biaya sekolah mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) bila masuk menjadi bagian dalam wajib belajar 13 tahun, sebagaimana diusulkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyampaikan hal tersebut merespons program wajib belajar 13 tahun lewat revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
"Kalau sekolah di PAUD untuk prasekolah usia 5–6 tahun itu juga menjadi sebuah kewajiban bagi kita, maka harus untuk kemudian diberikan secara gratis, baik negeri maupun swasta," kata Esti dalam rapat dengar pendapat bersama Kemendikdasmen di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Menurut Esti, bantuan dari negara bagi guru PAUD dan masyarakat yang kesulitan mengakses layanan pendidikan prasekolah sangat diperlukan.
Ia juga mengakui bahwa dirinya sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan memenuhi biaya PAUD karena mayoritas dikelola swasta. Namun, persoalan kesejahteraan guru juga tidak terjamin karena rendahnya upah.
Politisi PDIP itu juga menyarankan agar Kemendikdasmen mengajukan anggaran khusus untuk mendukung operasional dan pelayanan PAUD.
Esti juga mendorong pemerintah untuk menyediakan bantuan operasional sekolah (BOS) serta tunjangan bagi guru PAUD, meskipun jam mengajar mereka lebih sedikit dibandingkan jenjang lain.
"Misalnya, per PAUD 2 orang yang kemudian harus menjadi tanggungan negara. Atau kalau perlu ada BOS untuk PAUD, seberapa besar pun itu. Karena memang lebih kecil jam mengajarnya. Tapi perlu dihitung dengan berbagai alternatif," ujar Esti.
Menurut Esti, ada banyak hal yang harus didata Kemendikdasmen apabila nantinya PAUD ditetapkan masuk dalam skema wajib belajar 13 tahun.
Baca Juga: Kemendikbud Usulkan PAUD Masuk Skema Wajib Belajar 13 Tahun di RUU Sisdiknas
Salah satunya, menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk membantu masyarakat dalam mengakses layanan PAUD serta menjamin kesejahteraan para guru.
