Infografis
Ia menyoroti bahwa kegiatan seperti study tour dan wisuda sering kali menjadi ajang formalitas yang tidak mendidik dan justru menambah beban ekonomi keluarga.
Selain pertimbangan ekonomi, faktor keselamatan siswa saat perjalanan study tour juga menjadi alasan utama.
"Akhir-akhir ini kecelakaan rombongan 'study tour' sering kali terjadi."
Lantaran itu, ia mendorong sekolah untuk mengadakan kegiatan edukatif yang sederhana dan inklusif, seperti kunjungan ke tempat bersejarah terdekat atau acara pelepasan di lingkungan sekolah.
Ketegasan pelarangan study tour tersebut dimulai sejak kali pertama Dedi Mulyadi dilantik menjadi Gubernur Jabar.
Tak perlu Waktu lama bagi Dedi untuk mengambil langkah tegas, yakni menonaktifkan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Depok.
"Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok. Karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi," kata Dedi usai jalani pelantikan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 20 Februari 2025.
Ia menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan langkah pembenahan di Jabar. Ia juga mengaku tak ingin sekolah yang ada di Jabar melakukan bepergian ke luar provinsi untuk study tour.
"Nah ini salah satu bagian yang akan kita benahi, dan hari ini juga sdh diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," ujarnya.
Baca Juga: Agar Study Tour Aman, Mendikdasmen Wanti-Wanti Sekolah Soal 3 Hal Krusial Ini
"Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat," katanya.
