Suara.com - Pemerintah telah memilih 153 calon kepala sekolah untuk ditempatkan di Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan kalau para calon Kepala Sekolah Rakyat itu dipilih melalui seleksi awal, kemudiam selanjutnya akan mengikuti seleksi tambahan.
Ia menyebutkan jumlah awal yang mengikuti seleksi untuk posisi calon kepala sekolah tersebut sebanyak 500 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Dari 500 lebih yang mendaftar, yang dinyatakan layak sudah 153. Nanti dari 153 itu, akan memasuki seleksi tambahan, kami akan pilih sesuai dengan jumlah yang diperlukan,” kata Gus Ipul Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Gus Ipul menyampaikan, hingga saat ini dipastikan telah ada 65 unit Sekolah Rakyat diberbagai daerah yang bangunannya siap digunakan pada tahun ajaran baru 2025-2026.
Para calon jepala sekolah itu nantinya yang akan ditempatkan di lokasi-lokasi tersebut.
Setiap kepala sekolah yang terpilih, Gus Ipul menegaskan, dipastikan tidak sedang menjabat di sekolah manapun. Sehingga tidak akan mengganggu proses belajar mengajar di satuan pendidikan yang sudah berjalan.
“Pasti tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah yang ada, itu sudah dipastikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Jadi yang ikut seleksi disini adalah mereka yang memang belum penempatan,” ujarnya.
Adapun terkait kebutuhan pengajar, diperkirakan totalnya bisa mencapai 2.000 guru untuk mengajar di 100 titik Sekolah Rakyat yang ditargetkan Presiden Prabowo.
Baca Juga: Tanpa Tes Akademik, Kemensos Mulai Seleksi 8 Ribu Calon Siswa Sekolah Rakyat
"Kebutuhan gurunya itu sekitar 1.600 sampai 2.000 lah kira-kira kalau nanti kita sampai di 100 titik," ujar Gus Ipul.
Sementara terkait dengan skema seleksi untuk mengisi posisi guru tersebut, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Nunuk Suryani mengatakan saat ini pihaknya sudah memiliki daftar calon guru Sekolah Rakyat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
“Tapi calonnya sudah ada, tinggal skemanya akan dilaporkan ke Presiden dulu. Ya, harapannya tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah yang ada,” kata Nunuk.
Butuh 2000 Guru
Pemerintah menegaskan tengah fokus pada recruitmen tenaga pendidik dan pemenuhan system perlindungan anak dalam menyiapkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan bahwa calon siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia telah lebih dari 9.000 anak. Sehingga, tahapan selanjutnya dengan menyiapkan calon guru.
"Sudah lebih dari 9.000 calon siswa yang telah diasesmen lewat pertemuan dengan orangtua di rumah masing-masing, dan kita membahas tentang rekrutmen guru dan tenaga pendidik,” kata Gus Ipul usai Rapat Koordinasi Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025.

Gus Ipul menyampaikan, diperkirakan total kebutuhan pengajar sebanyak 1.600 guru untuk mengajar di 100 titik Sekolah Rakyat.
"Kebutuhan gurunya itu sekitar 1.600 sampai 2.000 lah kira-kira kalau nanti kita sampai di 100 titik," katanya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BKN, dan Kementerian PPPA.
Semua pihak menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pihaknya mendapat dua mandat utama, yaitu penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat dan penyediaan tenaga pendidik.
"Tentang penyediaan guru, kami bersama Kemendiksasmen menyusun beberapa skema yang nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sehingga nanti dengan skema-skema penyediaan guru bisa membantu percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat," kata Rini.
Dari sisi teknis rekrutmen, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto memastikan kesiapan sistem seleksi tenaga pendidik yang akan digunakan. Menurutnya, mekanisme yang digunakan akan menyerupai rekrutmen PPPK yang telah dilakukan.
"Kami sudah mempunyai kurang lebih 35 titik dengan fasilitas 3.500 (peserta). Sehingga kalau misalnya sudah ditetapkan kurang lebih maksimal enam hari seleksi sudah bisa kita selesaikan," ungkap Haryomo.
Hingga saat ini dipastikan, telah ada 65 unit Sekolah Rakyat diberbagai daerah yang bangunannya siap digunakan pada tahun ajaran baru 2025-2026.
Sesuai arahan presiden, Sekolah Rakyat diperuntukan bagi anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.
Sebelumnya diberitakan, Gus Ipul menegaskan bahwa tidak akan memberlakukan seleksi masuk bagi calon murid Sekolah Rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo.
"Yang penting itu sesuai arahan Presiden ya, tanpa tes akademik. Kemudian tentu mereka berada di Desil 1 DTSEN, Desil 1 itu miskin ekstrem dan miskin,” ucap Mensos Saifullah Yusuf usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Jakarta pada Kamis, 15 Mei 2025.