Ketua Banggar DPR RI Kritisi Paparan Sri Mulyani soal RABPN 2026, Begini Katanya

Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kebijakan fiskal dan postur awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Catatan kritis itu disampaikan merespon paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Dalam paparannya, Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2–5,8 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 16.500–Rp 16.900 per dollar AS, dan defisit APBN 2,48–2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara untuk pendapatan negara ditargetkan sebesar 11,7–12,2 persen PDB dan belanja negara sebesar 14,19–14,75 persen PDB.

Merespons hal itu, Said menyoroti meningkatnya proteksionisme global akibat perang tarif, yang menurutnya perlu direspons dengan diplomasi ekonomi yang aktif dan penguatan komitmen perdagangan internasional yang adil.

"Pemerintah perlu mengajak dunia membangun komitmen baru dalam perdagangan, dan memastikan di masa depan tidak ada negara yang berlaku sewenang-wenang secara sepihak, dan semua patuh pada hukum hukum perdagangan internasional," kata Said kepada wartawan, Selasa (21/5/2025).

Said juga mengingatkan potensi shortfall penerimaan negara karena melemahnya harga komoditas dan konsumsi domestik.

Untuk itu, ia pun mendorong pemerintah menyusun target pendapatan yang realistis-optimistis dan memperluas basis pajak, termasuk dari sektor digital, minerba, dan cukai.

"Ada pun pemberlakuan core tax system sebagai strategi untuk membangun administrasi perpajakan yang handal di tahun depan harus mempertimbangkan kesiapan literasi wajib pajak, dan memastikan kesiapan dan keamanan sistem," katanya.

Di sektor pangan dan energi, Said menyebut, program ketahanan belum menunjukkan hasil signifikan.

"Alih-alih menyudahi impor pangan, sektor pertanian kita malah terdisrupsi dari sisi lahan dan tenaga kerja, serta adaptasi teknologi yang terlambat," ujarnya.

Karenanya, dia meminta pemerintah melanjutkan program redistribusi lahan 4,5 juta hektar, pelatihan tenaga kerja pertanian, serta dukungan teknologi terapan pada sektor pertanian yang termutakhir.

"Nasib yang sama juga terjadi pada program ketahanan energi. Program pembangunan lima kilang minyak bumi perlu dilanjutkan, termasuk kilang petrokimia di Tuban yang tersendat, sebagai strategi untuk menambah kapasitas pengolahan minyak nasional agar tidak bergantung pada impor," tuturnya.

Kemudian juga soal sektor industri dinilainya mengalami pelemahan, ditandai dengan menurunnya jumlah kelas menengah sejak 2019.

Ia pun menegaskan, pentingnya membangun ekosistem industri yang kuat dan mencegah hengkangnya industri ke luar negeri.

"Pemerintah perlu merevitalisasi sektor industri dengan menyiapkan ekosistem industri yang menopangnya seperti tenaga kerja, dukungan pendanaan, riset dan pengembangan teknologi, serta dukungan fiskal," ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP itu juga mengkritisi target pengangguran dan gini rasio dalam RAPBN 2026 yang dianggap kurang progresif.

"Pada akhir tahun 2024 tingkat pengangguran 4,76 persen, sedangkan gini ratio 0,381. Sedangkan target RAPBN 2026 tingkat pengangguran 4,44 - 4,96 persen, dan gini ratio 0,377-0,380. Angka ini menunjukkan tidak ada target yang baik bagi menambah lapangan kerja bagi para pengangguran dan pengurangan kesenjangan sosial," pungkasnya.

Kata Sri Mulyani

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa program efisiensi anggaran akan terus berlanjut dan menjadi pilar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Penekanan ini disampaikan Sri Mulyani saat menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam rapat paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III. Dokumen ini akan menjadi landasan awal pembahasan APBN tahun depan.

"Ini kan masih sekitar dua bulan lagi ya, jadi kinerja dari kementerian/lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN," kata Sri Mulyan di Gedung DPR RI, Selasa (20/5/2025).

Ditanya mengenai komitmen efisiensi, Sri Mulyani memberikan jawaban tegas.

"Pasti dilakukan, itu tadi. Jadi kalau mau disampaikan jawaban saya, tegas iya dilakukan (efisiensi)," tambahnya, menghilangkan keraguan tentang arah kebijakan fiskal mendatang.

Menurut Sri Mulyani, efisiensi yang akan diterapkan bertujuan untuk menguatkan kualitas belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan penguatan kualitas belanja ini, alokasi belanja negara akan berada di kisaran 14,19% hingga 14,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2026.

Pemerintah juga berjanji akan memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas belanja daerah. Ini demi perbaikan kualitas layanan publik dan penguatan kemandirian daerah.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian integral dari strategi jangka menengah pemerintah.

Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, strategi jangka menengah pemerintah difokuskan pada delapan strategi yang mendukung agenda pembangunan.