Ijazah Jokowi Dinyatakan Asli, Publik Singgung Lagi Ucapan Mantan Menteri Hukum: Sudah Diprediksi

Lintang Siltya Utami

Jum'at, 23 Mei 2025 | 17:07 WIB
Ijazah Jokowi Dinyatakan Asli, Publik Singgung Lagi Ucapan Mantan Menteri Hukum: Sudah Diprediksi
Layar menampilkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat konferensi pers tentang hasil penyelidikan pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana terkait ijazah Joko Widodo di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/5/2025). [ANTARA FOTO/Fauzan/tom]

Suara.com - Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah sarjana Fakultas Kehutanan milik mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah asli. Hal tersebut disampaikan melalui konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Kamis (22/5/2025).

"Skripsi tersebut telah diuji Puslabfor dengan pembanding skripsi rekan-rekan senior dan junior Bapak Joko Widodo," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri rupanya mengundang beragam reaksi dari publik, termasuk warganet di jagat maya.

Salah satu warganet kemudian menyinggung kembali ucapan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2007, Prof. Hamid Awaluddin.

Dalam cuplikan video yang dibagikan ulang oleh akun X @NenkMonica, terekam Prof. Hamid Awaluddin berbicara dalam video yang tayang di kanal YouTube KompasTV pada 3 Mei 2025.

Pada kesempatan itu, Prof. Hamid Awaluddin menduga jika pada akhirnya ijazah Jokowi akan tetap dinyatakan sebagai dokumen asli yang dikeluarkan oleh UGM karena pihak Bareskrim Polri memiliki laboratorium untuk uji forensik.

"Ujungnya-ujungnya ini kan nanti, menurut saya, ujung-ujungnya nanti ijazah Jokowi dinyatakan asli. Ujung-ujungnya nih nanti, ya. Pertama, polisi punya laboratorium forensik. Dia bisa mengatakan semua kertasnya asli, semua hurufnya asli, yang dipersoalkan kan hurufnya kan? Times New Roman, tanda tangan," ucap Prof. Hamid Awaluddin.

Publik lantas menilai jika pernyataan Bareskrim Polri terkait keaslian ijazah Jokowi bukanlah hal yang baru karena telah diprediksi sebelumnya.

"Sesuai prediksi," tulis pemilik akun tersebut.

baca juga

Unggahan tersebut pun sontak menuai beragam tanggapan dari pengguna X lainnya.

"Sebenarnya rakyat udah tau jalan cerita dan bobroknya mereka, tapi selama orang-orang itu yang masih punya wewenang, rakyat bisa apa. Cuma bisa ngikutin alurnya aja sambil grundel," komentar @pejal**********

"Nggak kaget karena sudah terbaca dari awal arah mata angin pasti diarahkan ke Solo," tambah @sandi********

"Kalau orang-orang yang punya nalar sehat dari jauh-jauh hari sudah bisa memprediksi hal ini akan terjadi. Ternyata benar kan? Apakah masih percaya wercok?" sambung @arie****

"Kalau hukum di negara ini ingin adil dan tegak, ya kayaknya ganti itu Kapolrinya," timpal @reja*_****

"Publik sudah menebak hasilnya sebelum diumumkan," tulis @hdsam****

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Puan Minta Sanksi Tegas Bagi Perusahaan yang Tahan Ijazah Karyawan, Ternyata Bisa Dijerat dengan Ini

Puan Minta Sanksi Tegas Bagi Perusahaan yang Tahan Ijazah Karyawan, Ternyata Bisa Dijerat dengan Ini

News | Jum'at, 23 Mei 2025 | 16:38 WIB

Sahrul Gunawan Muak Keputusan Larang Putranya Kuliah di UGM Dikaitkan Ijazah Palsu Jokowi

Sahrul Gunawan Muak Keputusan Larang Putranya Kuliah di UGM Dikaitkan Ijazah Palsu Jokowi

Entertainment | Jum'at, 23 Mei 2025 | 17:03 WIB

Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Keaslian Ijazahnya: Ya Memang Asli

Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Keaslian Ijazahnya: Ya Memang Asli

Video | Jum'at, 23 Mei 2025 | 15:42 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×