Kasus Covid-19 Naik di Negara Tetangga, DKI Imbau Vaksinasi Sebelum ke Luar Negeri

Bangun Santoso, Fakhri Fuadi Muflih

Jum'at, 30 Mei 2025 | 19:05 WIB
Kasus Covid-19 Naik di Negara Tetangga, DKI Imbau Vaksinasi Sebelum ke Luar Negeri
Ilustrasi Covid-19 (Pexels.com/Edward Jenner)

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimbau warga yang akan bepergian ke luar negeri agar segera melengkapi vaksinasi Covid-19. Imbauan ini disampaikan menyusul peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah negara seperti Singapura, Thailand, dan Hongkong.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menegaskan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan dalam situasi saat ini.

“Termasuk (juga kami mengimbau untuk) melengkapi vaksinasi Covid-19, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan penderita penyakit kronis,” ujar Ani kepada wartawan, dikutip Jumat (30/5/2025).

Ani juga meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di negara tujuan dan menjaga kondisi tubuh agar tetap prima saat bepergian.

“Kami percaya bahwa dengan kerja sama dan kepedulian seluruh masyarakat, kita dapat terus menjaga Jakarta tetap aman dan sehat,” tambahnya.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan, kasus Covid-19 di Ibu Kota terpantau masih landai. Sejak awal tahun hingga 20 Mei 2025, hanya ditemukan 35 kasus terkonfirmasi positif.

“Puncak kasus terjadi pada bulan Januari sebanyak 25 kasus. Yang perlu kami tekankan, tidak ada kematian yang dilaporkan akibat Covid-19 selama periode tersebut, dan hingga saat ini, tidak ditemukan adanya tren peningkatan kasus di Jakarta,” jelas Ani.

Meski kondisi di dalam negeri relatif terkendali, peningkatan kasus di negara tetangga tetap menjadi perhatian Dinkes DKI Jakarta. Terutama karena tingginya mobilitas warga Ibu Kota yang kerap melakukan perjalanan internasional.

“Kami memahami kekhawatiran masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta, terkait informasi meningkatnya kembali kasus Covid-19. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama, terutama mengingat tingginya mobilitas warga yang melakukan perjalanan ke luar negeri,” tegasnya.

baca juga

Sebagai langkah antisipatif, Pemprov DKI terus memantau perkembangan kasus di tingkat lokal.

“Sebagai bentuk kewaspadaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan terus melakukan monitoring rutin terhadap kasus COVID-19 di wilayah Jakarta,” pungkas Ani.

Apa Kata Pakar Kesehatan?

Sementara itu, pakar kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Tjandra Yoga Aditama, mengingatkan pentingnya kewaspadaan Indonesia terhadap COVID-19, di tengah meningkatnya laporan kasus di sejumlah negara tetangga.

Tjandra, di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa lonjakan kasus di Malaysia, Singapura, dan Thailand justru menjadi cermin baiknya sistem surveilans kesehatan mereka, bukan semata-mata pertanda krisis besar.

“Peningkatan kasus di beberapa negara tetangga terjadi karena mereka punya sistem pencatatan dan pelaporan yang sangat baik, bahkan di luar masa pandemi,” ujarnya.

Ia mencontohkan Malaysia yang masih memberlakukan Prevention and Control of Infectious Diseases Act 1988, mewajibkan semua fasilitas kesehatan melaporkan kasus COVID-19 secara real-time untuk memastikan deteksi dini dan respons cepat.

Tjandra yang juga Adjunct Professor Griffith University Australia itu menekankan bahwa COVID-19 masih ada dan terus bermutasi.

Di Singapura, varian lama Omicron seperti JN.1 dan turunannya masih dominan, sementara di Thailand telah ditemukan varian rekombinan baru, XEC, yang kali pertama dilaporkan di Jerman dan kini telah menyebar ke sedikitnya 15 negara.

Meski varian baru seperti XEC belum terdeteksi di Indonesia, Tjandra menekankan pentingnya surveilans genomik dan epidemiologik yang konsisten.

"Harus terus meningkatkan survailan epidemiologik dan genomik," katanya.

Selain itu, vaksinasi tahunan tetap menjadi bagian dari strategi pencegahan, sebagaimana diterapkan di negara lain seperti Amerika Serikat, di mana layanan vaksinasi tetap tersedia secara luas meski tidak ada lonjakan kasus.

Tjandra menutup pernyataannya dengan tiga rekomendasi untuk pemerintah Indonesia, yakni memperkuat sistem surveilans, memperhatikan tren epidemiologi global dan regional, serta menjaga kewaspadaan tanpa menerapkan pembatasan perjalanan untuk saat ini.

“Belum perlu juga pembatasan kunjungan warga kita ke negara tetangga, walaupun tentu tetap perlu waspada,” ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Covid-19 Mengintai Lagi? Begini Kondisi Terkini di Jakarta Menurut Dinas Kesehatan

Covid-19 Mengintai Lagi? Begini Kondisi Terkini di Jakarta Menurut Dinas Kesehatan

News | Jum'at, 30 Mei 2025 | 18:32 WIB

CEK FAKTA: Joe Biden Terserang Kanker Gara-gara Vaksin Covid-19, Benarkah?

CEK FAKTA: Joe Biden Terserang Kanker Gara-gara Vaksin Covid-19, Benarkah?

News | Senin, 26 Mei 2025 | 08:42 WIB

Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp319 M, Eks Pejabat Kemenkes Dituntut 4 Tahun Penjara

Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp319 M, Eks Pejabat Kemenkes Dituntut 4 Tahun Penjara

News | Jum'at, 16 Mei 2025 | 22:30 WIB

COVID-19 Jadi Alasan? Orangtua di Spanyol Kurung Anak Sejak 2021, Kondisinya Bikin Merinding

COVID-19 Jadi Alasan? Orangtua di Spanyol Kurung Anak Sejak 2021, Kondisinya Bikin Merinding

News | Rabu, 14 Mei 2025 | 14:53 WIB

Kau Pergi, Tapi Tak Pernah Hilang: Doa dan Cinta untuk Doni Monardo

Kau Pergi, Tapi Tak Pernah Hilang: Doa dan Cinta untuk Doni Monardo

Your Say | Sabtu, 10 Mei 2025 | 16:06 WIB

Juni 'Mengerikan' Menanti Prabowo: Beban Utang Jatuh Tempo Capai Rp 178 Triliun, Warisan Pandemi

Juni 'Mengerikan' Menanti Prabowo: Beban Utang Jatuh Tempo Capai Rp 178 Triliun, Warisan Pandemi

Bisnis | Rabu, 23 April 2025 | 13:00 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×