Infografis
Suara.com - Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono mengaku dicecar delapan pertanyaan dari penyidik KPK.
Delapan pertanyaan itu dicecarkan penyidik saat memeriksa Suhartono dalam kasus kasus dugaan pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) dan gratifikasi pada pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Suhartono pun mengungkapkan sederet pertanyaan usai rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (2/6/2025).
“Cuma sekitar delapan (pertanyaan) atau berapa, masih normatif gitu,” kata Suhartono kepada wartawan di lokasi.
Dia menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memiliki keterlibatan soal izin tinggal bagi TKA yang masuk ke Indonesia.
“Iya, iya (izin TKA di Ditjen Imigrasi). Kami hanya melibatkan untuk izin RPTKA-nya saja,” ujar Suhartono.
Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini juga membahas soal hasil penggeledahan yang di lakukan KPK di sejumlah lokasi.
Suhartono tidak mengungkapkan informasi lain lantaran dia menilai masalah dugaan pemerasan terhadap calon TKA berkaitan dengan teknis pengadaan TKA.
“Nanti dengan pak direktur. Secara teknisnya, dia lebih tahu. Kalau teknis, ini kan teknis banget,” ucap Suhartono.
Baca Juga: Dipuji-puji karena Dietnya Berhasil, Prabowo Pangling Lihat Megawati: Ibu Luar Biasa!
Pada pemeriksaan kali ini, Suhartono menjalani pemeriksaan mulai pukul 13.42 WIB dan keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 15.35 WIB.
Berdasarkan informasi dari sumber yang diperoleh Suara.com, Suhartono dan Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024 sekaligus Direktur Jenderal Binapenta 2024-2025 Haryanto kini berstatus sebagai tersangka.
Haryanto juga menjadi salah satu pihak yang dipanggil KPK pada hari ini. Namun, hingga saat ini Haryanto belum memenuhi panggilan.
Usut Keterlibatan Ditjen Imigrasi
KPK mengaku akan mendalami peran dari pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) dan gratifikasi pada pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Pasalnya, Ditjen Imigrasi dinilai memiliki peran penting dalam proses masuknya TKA ke Indonesia, mulai dari pengawasan dokumen keimigrasian, verifikasi visa dan izin tinggal, hingga memastikan bahwa para TKA bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
