Infografis
Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan berharap kebijakan mengirim siswa "nakal" tak dilakukan di Jakarta.
Kebijakan ini merupakan program dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menuai polemik.
Menurutnya, jika kebijakan serupa diterapkan di Jakarta, itu justru akan menjadi langkah mundur.
“Saya berpikiran kalau diterapkan di Jakarta dengan membawakan si anak tadi ke barak militer, ini justru kemunduran kalau di DKI Jakarta. Karena apa, di Jakarta itu fasilitasnya sudah sangat amat memadai,” kata August.
Ia menilai pendekatan seperti itu tidak relevan diterapkan di Ibu Kota, karena Jakarta memiliki banyak ruang terbuka dan fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat berekspresi dan beraktivitas positif bagi anak-anak.
“Di sini saja misalnya, ruang terbuka yang namanya bisa bermain, bisa membuat nyaman sudah difasilitasi oleh Pemprov DKI. Jadi perbedaannya juga harus kita lihat di Jawa Barat dengan di Jakarta,” ucapnya.
August juga menyoroti kinerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) yang menurutnya cukup sigap menangani laporan-laporan dari masyarakat, meski belum menjadikan isu kenakalan anak sebagai prioritas.
“Selain fasilitas tadi juga namanya DPPAPP yang ada di Jakarta itu benar-benar kalau sepengetahuan saya bertindak kalau ada pengaduan kalau ada masalah,” ujarnya.
Karena itu, August mengajak semua pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk lebih fokus dalam menangani persoalan kenakalan remaja di Jakarta secara komprehensif, bukan dengan pendekatan militeristik.
Baca Juga: Ucapan Jokowi Terpatahkan! Gibran Ternyata Bisa Dimakzulkan Tanpa Harus Sepaket dengan Prabowo
“Tapi kembali lagi kenakalan anak ini belum menjadi prioritas bagi mereka. Mari kita colek juga ini bukan hanya gubernur, bukan hanya Mas Pram, juga dinasnya,” pungkasnya.
Program Barak Dedi Mulyadi Banjir Kritik
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan program pendidikan karakter yang kontroversial dari pengamat hingga mantan Komisi Perlindungan Anak dengan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer untuk pembinaan.
Program ini bertujuan untuk memperkuat karakter dan disiplin siswa melalui pelatihan semi-militer yang melibatkan TNI dan Polri di wilayah Jabar.
Meskipun mendapat dukungan dari beberapa pihak, seperti Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, program ini juga menuai kritik dari Komnas HAM dan pengamat pendidikan yang khawatir terhadap dampak psikologis dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.
Dedi Mulyadi sapaan akrab Kang DM menegaskan bahwa program ini dilakukan atas persetujuan orang tua siswa dan bertujuan untuk memberikan solusi nyata terhadap kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan.
Mantan Bupati Purwakarta ini menyatakan bahwa pendekatan ini bukan bentuk pemaksaan, melainkan upaya pembinaan karakter bagi siswa yang sulit diatur.
Namun, pengamat pendidikan menilai bahwa pendekatan militeristik dapat memberikan stigma negatif bagi siswa dan memperparah kondisi psikologis mereka, serta menekankan pentingnya peran sekolah dan orang tua dalam mendidik anak-anak.
Program ini telah dilaksanakan di beberapa daerah, seperti Purwakarta dan Bandung, dengan melibatkan puluhan siswa yang mengikuti pendidikan karakter di barak militer.
Meskipun demikian, perdebatan mengenai efektivitas dan dampak jangka panjang dari program ini masih berlangsung di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan. Bahkan, pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai daerah saat ini menyoroti terobosan Dedi Mulyadi tersebut.
Program KDM Disukai Warga Jabar versi Survei
Lembaga survei Indikator Politik Indonesia baru-baru merilis hasil jajak pendapat mengenai 100 hari kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Jawa. Salah satunya menunjukkan pendapat warga Jawa Barat mengenai program pembinaan khusus anak 'bermasalah' di barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Peneliti Indikator Politik Adam Kamil mengungkapkan 89,5 persen warga Jawa Barat mengetahui soal pembinaan khusus anak bermasalah di barak militer.
Adam Kamil menjelaskan bahwa jumlah warga menyetujui program ini sangat banyak, yaitu lebih dari 92 persen.
“Mungkin ini sangat meresahkan ya ketika ya mungkin kita bisa melihat gitu kalau ada anak-anak muda bergerombol gitu, kadang-kadang suka ada-ada saja kelakuannya,” kata Adam di Kantor Indikator, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
Hasil survei ini menunjukkan, 31,5 persen responden sangat setuju dengan program pembinaan khusus anak bermasalah di barak militer dan 61,4 menyatakan setuju.
Di sisi lain, 4,9 persen responden mengaku kurang setuju, 0,8 persen tidak setuju sama sekali, dan 1,4 persen lainnya memilih untuk tidak menjawab.
Pada kesempatan yang sama, Peneliti Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa kebijakan ini cukup kontroversi dengan sejumlah penolakan dari beberapa pihak yang menyoroti hak anak-anak.
“Di mata publik, nyatanya enggak seperti yang kita bayangkan. Jadi datanya menunjukkan sebagian besar, (lebih dari) 90 persen masyarakat setuju proses pendisiplinan tubuh tadi terhadap mereka yang dianggap bermasalah,” ujar Burhanuddin.
