"Pertama, kondisi semrawut tidak hanya terjadi karena pemisahan hotel antar kloter, namun juga karena buruknya manajemen pengangkutan jemaah dari hotel ke Arafah," sambungnya.
Bahkan, ia mengaku menerima laporan adanya pengusiran jemaah dari tenda Arafah karena permasalahan penempatan dan koordinasi antarsyarikah.
"Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol dan mitigasi yang seharusnya dilakukan lebih awal oleh otoritas penyelenggara, baik dari pihak Arab Saudi maupun Kementerian Agama RI," katanya.
Kemudian ia menyoroti juga soal kualitas dan ketidaksesuaian makanan yang diterima jemaah patut menjadi perhatian serius.
"Bagaimana mungkin ada jemaah yang mendapat makanan siap saji standar catering, sementara yang lain hanya menerima pop mi instan? Ketidakkonsistenan ini bukan hanya soal logistik, tapi juga soal keadilan perlakuan terhadap jemaah yang telah membayar biaya yang sama dan berhak atas pelayanan yang setara," katanya.
Selain itu, kata dia, ada juga kendala keterlambatan armada bus dari Muzdalifah ke Mina yang memaksa jemaah berjalan kaki dalam kondisi lelah dan padat. Hal itu, kata dia, adalah bentuk kegagalan dalam perencanaan operasional.
"Kami di Komisi VIII DPR RI terus mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji tahun ini, termasuk perluasan pengawasan terhadap syarikah-syarikah yang bekerja sama dengan Indonesia," ujarnya.
Ia mengatakan, adanya masalah-masalah tersebut sudah diprediksi sejak sistem syarikah diberlakukan.
"Jika sejak awal tidak ada standarisasi layanan yang kuat dan pengawasan lapangan yang ketat, maka akan terus terjadi kekacauan seperti sekarang," katanya.
Baca Juga: Ucapan Jokowi Terpatahkan! Gibran Ternyata Bisa Dimakzulkan Tanpa Harus Sepaket dengan Prabowo
"Kami mengingatkan kembali: mengelola jemaah haji Indonesia bukan perkara teknis semata. Ini adalah amanah moral dan konstitusional. Mayoritas jemaah kita adalah lansia, belum pernah ke luar negeri, dan harus ditangani dengan empati, presisi, dan profesionalisme tinggi," imbuhnya.
