Suara.com - Seiring ramainya perbincangan menyoal kasus penambangan nikel di kawasan Raja Ampat, Papua, pernyataan lama nan kritis dari mendiang ekonom senior, Faisal Basri kembali mencuat ke publik.
Pernyataan lama Faisal Basri ini terkait dugaan penyelundupan nikel ke luar negeri. Ia bahkan dengan berani menyebut nama-nama pejabat tinggi pemerintah RI.
Diketahui, aksi penambangan nikel di kawasan Raja Ampat ramai diperbincangkan publik, khususnya di media sosial. Banyak kalangan mengkritik terkait perizinan tambang di kawasan Raja Ampat dan dikhawatirkan merusak ekologis daerah yang sudah dinyatakan sebagai Warisan Dunia itu.
Belakangan, pemerintah telah mencabut empat Izin Usaha Penambangan (IUP) nikel di Raja Ampat.
Kembali ke pernyataan Faisal Basri, beredar potongan video Faisal Basri yang mengulas dampak kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kala menjabat terkait larangan ekspor bijih nikel.
Menurut Faisal Basri, kebijakan tersebut justru merugikan negara secara signifikan, terutama karena sebagian besar sumber daya nikel dimanfaatkan oleh perusahaan asing.
“Yang paling banyak merugikan negara itu Pak Jokowi. Anda tahu akibat nikel dilarang, bijih nikel yang dilarang ya, 95 persen bijih nikel itu dipakai untuk perusahaan China,” ucap Faisal dalam rekaman tersebut.
Ia juga menyoroti harga yang ditetapkan pemerintah untuk penjualan bijih nikel ke perusahaan China, yang menurutnya jauh di bawah harga pasar internasional.
“Dikasih harga, kan gak ada harganya, harganya di Shanghai 80 dollar. Pemerintah resmi menetapkan buat China itu 34 dollar,” ungkapnya.
Faisal bilang bahwa sebagian besar produk hasil olahan nikel diekspor ke China tanpa dikenakan pajak ekspor dalam jangka panjang.
“95 persen produknya diekspor ke China, bebas bayar pajak 30 tahun. Tolol itu namanya,” tegasnya.
Sementara dalam potongan video lain, Faisal Basri bahkan berani menyebut sejumlah nama-nama pejabat terkait penyelundupan bijih nikel.
Mulanya ia mengatakan bahwa Menteri ESDM mengimbau agar izin smelter yang baru dihentikan.
"Mengimbau, dia hanya bisa mengimbau, padahal ia menteri yang bertanggung jawab. Dia tidak punya kuasa," kata Faisal.
"Ada yang berkuasa, namanya Luhut Panjaitan, dialah yang berkuasa mengorkestrasi ini, dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu," tambah dia.
TERPOPULER
