Infografis
Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi cenderung lebih berpeluang menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.
Namun bagimana daya tawar politik, jika PSI dipimpin oleh Jokowi terutama untuk pemerintahan Prabowo Subianto?
Merespons hal itu, Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, pun membeberkan pandangannya.
Menurutnya, jika Jokowi nanti menjadi Ketua Umum PSI maka posisi tawar partai tersebut akan tinggi untuk pemerintahan Prabowo.
"Dalam teori bargaining politik, kekuasaan relatif relative power diukur oleh kemampuan setiap pihak menerapkan “threat point” atau opsi di luar kesepakatan," kata Kristian kepada Suara.com, Kamis (12/6/2025).
"Dengan Jokowi sebagai Ketum PSI, partai ini memperoleh “outside option” yang sangat kuat yang menunjukkan afiliasi langsung dengan bekas presiden yang masih sangat populer. Sebagai akibatnya, PSI akan memiliki posisi tawar lebih tinggi saat bernegosiasi dengan pemerintahan Prabowo," katanya menambahkan.
Posisi tawar yang tinggi itu, kata dia, akan mempengaruhi penempatan kabinet, alokasi anggaran, atau pengesahan regulasi dalam pemerintahan, bahkan bisa saja menjegal agenda PDI Perjuangan.
"Misalnya dalam penempatan kabinet, alokasi anggaran, atau pengesahan regulasi—karena PSI dapat “menjegal” agenda PDI-P jika tuntutan koalisi tidak dipenuhi," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, dengan Jokowi menjadi Ketua Umum PSI akan menciptakan multipolaritas baru.
Baca Juga: Disindir Denny Siregar soal Jokowi Nabi, Dedy Nur Kader PSI Ngotot: Memang Berat Terima Kenyataan
Nantinya, kata dia, PDIP akan sulit lagi mendikte agenda koalisi tanpa mempertimbangkan veto politik yang mungkin dilancarkan PSI sebagai instrumen Jokowi.
"Hal ini berpotensi memaksa Pemerintahan Prabowo mengambil kebijakan yang lebih “netral” atau bahkan pro-PSI, sebagai trade-off untuk menjaga stabilitas dukungan," ujarnya.
Kendati begitu, bukan tanpa resiko meski PSI nanti dipimpin Jokowi mempunyai daya tawar politik yang tinggi.
"Ada risiko terfragmentasi: PSI berisiko dianggap “alat politik” Jokowi dan kehilangan legitimasi ideologis di kalangan pemilih muda progresif yang anti-elite. Selain itu, secara normatif, pindah raket dari PDI-P ke PSI dapat memicu pertanyaan legitimitas konsistensi dalam ideologi politik kepartaian, yang dalam jangka panjang menurunkan trust capital," katanya.
"Pemerintahan Prabowo pun akan mempertimbangkan efek blowback di publik jika terlalu tunduk pada tuntutan PSI–Jokowi, sehingga bargaining power tidaklah absolut," sambungnya.
