Suara.com - Ketegangan antara warga Aceh dan Sumatera Utara mencuat setelah sengketa empat pulau memanas akibat keputusan kontroversial dari Kementerian Dalam Negeri.
Empat pulau yang disengketakan adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.
Awalnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menetapkan keempat pulau itu masuk wilayah Sumatera Utara berdasarkan analisis spasial yang diklaim relevan.
Namun keputusan itu justru memicu gesekan karena pulau-pulau tersebut selama ini berada dalam pengelolaan Kabupaten Aceh Singkil.
Presenter Metro TV, Valentinus Resa, turut mengangkat isu ini dalam siarannya dengan gaya santai dan lugas yang menohok.
Ia mengabarkan bahwa Presiden Prabowo telah mengambil keputusan cepat dengan menetapkan keempat pulau itu sah masuk wilayah Aceh.
“Tapi siang tadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang, Presiden sudah kasih keputusan yang melegakan hati semua warga,” kata Valentinus Resa dikutip dari video yang diunggah akun @KangManto padaKamis,19 Juni 2026.
“Jadi terkait sengketa itu Presiden langsung ambil sikap cepat, gak pakai debat. Presiden memutuskan kalau 4 pulau yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang dan Pulau Mangkir Ketek secara sah masuk wilayah Aceh,” lanjutnya.
Selanjutnya, Valentinus mulai melontarkan kritik tajam kepada Kemendagri dengan gaya sindiran khasnya, ia menyoroti bahwa keputusan awal Kemendagri menyebabkan pulau-pulau itu berpindah tangan bukan karena bencana alam, melainkan ada “surat sakti” dari pusat.
Baca Juga: Picu Geger Publik, Wamendagri Akui Keputusan 4 Pulau Aceh Masuk Sumut Bisa Berubah
“4 pulau itu sempat lenyap dari pangkuan Aceh, bukan karena tsunami tapi karena intervensi surat sakti Kemendagri,” ujarnya.
Ia juga menyoroti adanya isu kandungan migas yang terdapat pada pulau-pulau tersebut.
“Bukan karena pergeseran lempeng bumi, tapi geser karena diduga ada kandungan gas bumi,” katanya.
Mendagri juga disebut-sebut belum move on dari gaya kepemimpinan sebelumnya. Sehingga keputusan yang diambil sering keliru.
“Ibarat bos yang merasa paling ngerti, giliran eksekusi hasilnya ambyar, morat-marit bikin emosi,” ujar Valentinus.
Valentinus juga menyindir Mendagri yang pura-pura tidak mengetahui sejarah hanya demi keuntungan semata.
