Infografis
Suara.com - Transisi energi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Di tengah target ambisius menuju nol emisi karbon, laju perubahan di lapangan belum secepat yang diharapkan.
Masih kuatnya ketergantungan terhadap batu bara, belum meratanya akses energi bersih, serta kurangnya dukungan kebijakan yang progresif menjadi sejumlah kendala utama.
Selain itu, pendekatan yang bersifat sektoral dan minimnya kerja sama lintas institusi turut memperlambat pengambilan keputusan strategis dalam mendorong dekarbonisasi.
Namun, di tengah situasi tersebut, secercah harapan muncul dari upaya bersama yang lebih terstruktur. Enam organisasi terkemuka baru saja meresmikan kemitraan strategis dalam Dialog Kebijakan Transisi Energi Australia-Indonesia Kelima.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini menandai komitmen baru untuk mempercepat transisi energi nasional melalui kerja sama kelembagaan, riset kolaboratif, serta dukungan kebijakan berbasis bukti.
Keenam organisasi tersebut adalah Climateworks Centre, Centre for Policy Development (CPD), Institute for Essential Services Reform (IESR), International Institute for Sustainable Development (IISD), Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), dan Purnomo Yusgiantoro Center (PYC).
Mereka telah bekerja bersama sejak 2022 di bawah payung Forum Pengembangan Kebijakan Transisi Energi (Forum ETP), yang dibentuk untuk memperkuat kolaborasi dan dampak kerja advokasi transisi energi di Indonesia.
CEO Climateworks Centre, Anna Skarbek AM, engatakan bahwa kerja sama ini akan memperkuat upaya kolektif dalam mewujudkan transisi energi yang adil.
“Dengan memanfaatkan penelitian strategis, keterlibatan pemerintah dan industri, serta hubungan global, kami akan mendukung Indonesia dalam menerapkan kebijakan nol bersih yang ambisius dan memastikan industri serta masyarakatnya siap untuk mendapatkan manfaat dari ekonomi rendah karbon di masa depan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Suara.com, baru-baru ini.
Baca Juga: Kantongi Laba Rp 49,5 T, Pertamina Dituntut Genjot Inovasi Demi Transisi Energi
Senada dengan itu CEO Centre for Policy Development, , Andrew Hudson, menegaskan pentingnya sinergi dalam menjawab tantangan perubahan iklim.
“Kolaborasi tidak pernah lebih penting jika kita serius dalam mencapai transisi yang adil. Kemitraan nonpemerintah yang dipimpin Indonesia ini menyatukan perpaduan unik antara pengetahuan, keahlian, dan pengalaman untuk membantu mewujudkannya.”
Selama dua tahun terakhir, Forum ETP telah menghasilkan sejumlah inisiatif strategis, termasuk peluncuran Ringkasan Kebijakan Energi untuk Ketua ASEAN 2023, pelibatan aktif dalam Forum Bisnis Energi ASEAN, dan perumusan peta jalan industri baterai rendah karbon yang menjadi bagian dari agenda dekarbonisasi industri.
Kemitraan yang kini diformalkan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan jangka panjang dan lintas sektor. Forum ETP akan mendorong reformasi subsidi energi, memperdalam kerja sama rantai pasok baterai kendaraan listrik, serta merancang kerangka transisi energi yang berkeadilan.
Mereka juga akan memfokuskan kerja pada pendekatan berbasis tempat untuk membantu wilayah-wilayah yang selama ini bergantung pada industri batu bara agar tidak tertinggal dalam proses transformasi.
Tak hanya soal kebijakan tingkat nasional, Forum ETP juga memperkuat relasi multilateral dan mengusulkan kolaborasi antarnegera untuk mendorong agenda iklim regional. Ini termasuk perumusan skema pembiayaan penghentian batu bara dan penyusunan strategi keterjangkauan serta akses energi bersih.
Langkah enam organisasi ini memperlihatkan bahwa transisi energi bukan semata urusan teknologi atau investasi. Ini tentang membangun ekosistem kebijakan yang kuat, inklusif, dan berpihak pada keadilan sosial. Dan dalam proses yang kompleks ini, kolaborasi yang setara dan strategis bisa jadi bahan bakar paling penting untuk mencapai masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
