Infografis
Suara.com - Praktik rangkap jabatan puluhan wakil menteri (wamen) menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha patut menjadi kekhawatiran publik.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyebutkan kalau rangkap jabatan di pemerintahan memang telah menjadi hal biasa.
Akan tetapi, rangkap jabatan yang diberikan kepada para wamen dinilai tidak cukup beralasan logis, selain untuk bagi-bagi jabatan politik.
"Sebetulnya tidak terlalu bermasalah kalau orang itu memang mempunyai kapasitas dan kompetensi yang luar biasa. Namun kita tahu wakil-wakil menteri yang ada saat ini, umumnya mereka itu kan diangkat karena pertimbangan politis, bukan karena pertimbangan kompetensi," kata Jamiluddin kepada Suara.com, dihubungi Jumat (20/6/2025).
Menurut dia, latar belakang pengangkatan yang lebih menonjolkan kepentingan politik membuat kualitas kinerja para wamen menjadi sorotan publik.
Ia menilai sebagian besar dari mereka hanya memiliki kemampuan yang “biasa-biasa saja”.
"Kemampuan mereka sebetulnya biasa-biasa saja. Kalau mereka merangkap jabatan, kita sudah bisa membayangkan hasilnya. Tentu kita tidak yakin mereka dapat melaksanakan fungsi dan tugas di beberapa posisi yang berbeda," kritiknya.
Jamiluddin tidak serta-merta menolak prinsip rangkap jabatan, namun ia memberi catatan tegas: hanya orang-orang dengan kapasitas luar biasa atau “manusia superior” yang mampu menjalankan tugas ganda secara optimal.
Dia menyebutkan bahwa rangkap jabatan juga telah terjadi pada masa orde baru oleh BJ Habibie. Pada masa kepresidenan Soeharto, BJ Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden sekaligus Menteri Negara Riset dan Teknologi sekutar tahun 1997-1998.
Baca Juga: Yovie Widianto Disindir Mau Nyanyiin Pupuk, Prabowo Kena Sentil Anulir Kebijakan
Menurit Jamiluddin, rangkap jabatan seperti itu hanya mampu dilakukan oleh manusia dengan kemampuan luar biasa seperti BJ Habibie.
"Namun kita tahu, orang sekelas Habibie itu kan tidak banyak," kata dia.
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak terjadi pada para wamen yang kini juga rangkap jabatan menjadi komisaris di BUMN.
"Jadi saya sedikit mau simpulkan, perangkap jabatan boleh saja selama itu memang termasuk manusia superior. Namun kita harus jujur, dikaitkan dengan wakil-wakil menteri yang banyak merangkap di komisaris BUMN, saya melihat kompetensi mereka hanyalah standar," ujarnya.
Fenomena ini, lanjut Jamiluddin, sudah terlihat dampaknya. Ia menyoroti kinerja BUMN yang menurutnya cenderung stagnan dan bahkan memburuk di banyak sektor.
"Kita khawatir kalau mereka merangkap jabatan, itu juga sekarang sudah terlihat BUMN-BUMN kita itu kan tidak mempunyai prestasi yang luar biasa. Artinya hanya 1 atau 2 BUMN yang memang dinilai berhasil. Tapi lebih banyak BUMN yang dinilai merah, artinya merugi atau tidak berhasil," kritiknya.
Rangkap jabatan, menurut dia, tidak hanya bermasalah dari sisi kinerja, tetapi juga menciptakan tumpang tindih tanggung jawab, konflik kepentingan, dan membebani pengelolaan anggaran negara.
Di sisi lain, publik juga dirugikan karena tidak mendapatkan pelayanan optimal dari pejabat yang seharusnya fokus menjalankan amanahnya di satu posisi strategis.
"Sangat memungkinkan akan terjadi konflik kepentingan. Jadi yang kita khawatirkan adalah kalau fungsi utamanya terganggu, sebagai pengawas dan mereka sendiri tentu sulit siapa yang mengawasi mereka. Jadi tidak mungkin orang yang sama mengawasi dirinya sendiri," pungkas Jamiluddin.
Berikut daftar lengkap 25 wakil menteri yang rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN:
- Wakil Menteri Pertanian Sudaryono - Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
- Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan - Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
- Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha - Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
- Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo - Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim - Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
- Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah - Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)
- Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf - Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)
- Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo - Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza - Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti - Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
- Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung - Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf - Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
- Wakil Menteri Perhubungan Suntana - Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo)
- Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono - Komisaris PT Pertamina Bina Medika
- Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto - Komisaris Utama PT Dahana
- Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono - Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
- Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria - Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
- Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri - Komisaris Utama PT Sarinah
- Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu - Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
- Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka - Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
- Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro - Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria - Komisaris Utama PT Indosat Tbk.
