REGIONAL:
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau perkembangan sidang ekstradisi terhadap buronan kasus dugaan korupsi pada pengadaan E-KTP Paulus Tannos yang digelar oleh Pengadilan Singapura.
Pengadilan Singapura akan melaksanakan sidang pemeriksaan terakhir pada hari ini. Adapun sidang tersebut digelar sejak Senin (23/6/2025).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya meyakini Pengadilan Singapura akan mengabulkan ekstradisi yang diajukan oleh pemerintah Indonesia.
“KPK optimistis bahwa proses ini dapat berjalan dengan lancar, dan juga KPK menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Singapura yang telah menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk dalam proses pemulangan DPO Paulus Tannos," kata Budi kepada wartawan, Rabu (25/6/2025).
Menurut Budi, KPK memantau persidangan terakhir Tannos melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Singapura.
Dia juga mengapresiasi putusan Pengadilan Singapura yang menolak permohonan Paulus Tannos untuk mendapatkan penangguhan penahanan dengan jaminan.
“Tentu itu (penolakan penangguhan penahanan) juga menjadi kabar positif bagi pemerintah Indonesia, dan kami KPK juga terus berkomunikasi, terus memantau perkembangan proses dari ekstradisi DPO Paulus Tannos ini melalui KBRI di Singapura," ujar Budi.
Pengadilan Singapura menolak penangguhan penahanan Paulus Tannos
Pengadilan Singapura menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan buronan kasus dugaan korupsi pada pengadaan E-KTP Paulus Tannos.
Menanggapi itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Praseti mengatakan, pihaknya menyambut baik langkah Singapura.
"KPK menyambut positif putusan pengadilan Singapura yang telah menolak permohonan penangguhan DPO Paulus Thanos (PT), sehingga terhadap PT akan tetap dilakukan penahanan," kata Budi kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).
Dengan begitu, Paulus Tannos akan tetap melanjutkan persidangan affidavit untuk menentukan proses ekstradisinya ke Indonesia. Sidangnya dijadwalkan digelar pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025.
"KPK berharap proses ekstrdisi DPO PT berjalan lancar, dan menjadi preseden baik kerja sama kedua pihak, Indonesia-Singapura, dalam pemberantasan korupsi," ujar Budi.
Budi menjelaskan bahwa KPK secara intens telah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan KBRI Singapura untuk memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi ini.
Paulus Tannos Ajukan Penangguhan Penahanan
TERPOPULER
