Menteri ESDM Bahlil Usul ke DPR ICP 2026 di Kisaran 60 sampai 80 Dolar AS per Barel

Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyoroti risiko gejolak harga minyak global akibat eskalasi konflik antara Iran dan Israel serta keterlibatan Amerika Serikat.

Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah agar harga minyak Indonesia (ICP) tidak melampaui asumsi APBN 2025 sebesar 82 dolar per barel, demi menjaga kestabilan subsidi energi dan fiskal nasional.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini tercatat sebesar 4,87 persen, sedikit di bawah target APBN 2025 sebesar 5,2 persen.

Penurunan ini terjadi bahkan sebelum konflik Iran-Israel meletus, dan sebagian dipengaruhi oleh ketidakpastian global termasuk dampak kebijakan dagang Amerika Serikat yang disebutnya sebagai “Trump 2.0”.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, pendapatan negara dari sektor perpajakan maupun non-pajak masih tergolong aman. Pemerintah juga belum perlu melakukan pembiayaan baru selama harga ICP masih terkendali.

Namun jika harga minyak global melonjak, maka inflasi dan tekanan fiskal dapat meningkat secara signifikan.

Berdasarkan simulasi yang disusun bersama analis ekonomi, termasuk dari Bank Mandiri, pemerintah dinilai masih memiliki ruang fiskal yang memadai untuk merespons fluktuasi harga minyak.

Bahkan jika ICP naik hingga 100 dolar per barel, inflasi diprediksi tetap berada dalam batas aman, yakni sekitar 2,70 persen, atau naik 0,32 basis poin dari posisi saat ini.