Suara.com - Manuver politik untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi mengungkap rencana untuk mendekati Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di tengah mandeknya usulan mereka di parlemen.
Pendekatan kepada SBY disebut akan dilakukan secara informal untuk mencari tahu keberpihakannya dalam gerakan ini.
"Kalau soal menemui itu kan bisa tertutup, ya. Mungkin nanti kita cari pendekatan-pendekatannya tidak formal," kata Fachrul Razi dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, dikutip Rabu (2/7/2025).
Fachrul menilai SBY memiliki sikap yang berbeda dengan Presiden Jokowi pasca-pensiun dari jabatannya. Menurutnya, SBY tidak lagi ikut campur dalam urusan politik praktis, sebuah sikap yang dianggap kontras.
"Kalau Pak SBY berbeda banget dengan Pak Jokowi. Begitu selesai masa tugasnya, dia enggak cawe-cawe lagi. Sehingga kita ingin tahu bagaimana keberpihakannya terhadap apa yang sedang kita lakukan," jelas Fachrul.
Langkah ini diambil setelah surat usulan pemakzulan yang dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI ke DPR belum menunjukkan progres signifikan. Meskipun Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, telah mengonfirmasi penerimaan surat tersebut pada awal Juni, Ketua DPR Puan Maharani justru mengaku belum menerimanya.
Puan beralasan, surat yang masuk ke parlemen menumpuk setelah masa sidang baru saja dibuka.
"Suratnya belum kami terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk," kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (1/7/2025).
Meski begitu, Puan berjanji akan memproses usulan tersebut sesuai mekanisme jika syaratnya terpenuhi.
Baca Juga: Kisruh Pemakzulan Gibran, Eks Wakil Panglima TNI: Kita Berdoa Prabowo Usianya Panjang, Tapi...
Sikap parlemen yang terkesan lambat tidak menyurutkan langkah para jenderal. Fachrul Razi menegaskan bahwa mereka akan terus menggulirkan isu ini ke publik, dengan atau tanpa respons dari DPR.
"Konten tuntutan kita akan tetap sebarluaskan meski tidak ada tanggapan dari DPR. Terus kita gulirkan tentang tuntutan itu," ujar mantan Menteri Agama tersebut.
