Suara.com - Suhu politik nasional kembali memanas, setelah sekelompok purnawirawan perwira tinggi TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI secara terbuka mendesak DPR RI untuk segera memproses surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Keresahan ini, menurut mereka, bukan sekadar manuver politik, melainkan sebuah masalah krusial bagi masa depan bangsa.
Mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi, menjadi salah satu suara paling vokal dalam forum ini.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (2/7/2025), ia menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai kapabilitas Gibran, jika suatu saat harus mengambil alih tampuk kepemimpinan nasional.
“Kita berdoa Pak Prabowo usianya panjang, tapi kalau terjadi apa-apa dengan beliau, bagaimana kita dipimpin oleh tamatan SMP yang tidak jelas mentalnya,tidak jelas moralnya? Ini sangat menakutkan," kata Fachrul Razi.
Pernyataan keras ini menggarisbawahi urgensi yang dirasakan oleh para purnawirawan sekaligus mantan Menteri Agama RI tersebut.
Mereka menegaskan tidak akan tinggal diam dan akan menempuh berbagai cara, termasuk pendekatan non-formal kepada tokoh-tokoh bangsa yang berpengaruh, untuk memastikan desakan ini ditanggapi serius oleh parlemen.
Surat Pemakzulan di Meja DPR dan Ancaman Aksi Massa
Forum Purnawirawan TNI secara resmi telah melayangkan surat tuntutan pemakzulan kepada pimpinan DPR dan MPR RI pada 26 Mei 2025.
Surat tersebut ditandatangani oleh empat tokoh purnawirawan, yaitu Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Namun, hingga kini surat tersebut belum juga dibahas oleh para wakil rakyat.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengakui belum menerima surat tersebut secara langsung dan menyatakan bahwa masih banyak surat yang menumpuk setelah masa reses.
Respons yang dianggap lamban ini memicu reaksi lebih keras dari para purnawirawan.
Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, bahkan mengancam akan mengerahkan massa untuk menduduki gedung DPR/MPR jika surat mereka terus diabaikan.
"Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana," tegas Slamet.
TERPOPULER
