Utang Amerika Serikat Tembus Rp48.900 Triliun, Ini Penyebabnya

Dalio menyarankan agar defisit anggaran AS dipangkas dari 6 persen menjadi 3 persen dalam waktu dekat untuk mencegah krisis ekonomi yang lebih besar di masa depan.

Namun, RUU Anggaran Besar yang baru saja disahkan justru mengambil arah sebaliknya.

RUU ini memangkas sejumlah pengeluaran, tetapi pemangkasan pajak yang lebih besar justru memperlebar defisit.

Dalam skenario krisis seperti sebelumnya, salah satu langkah yang mungkin ditempuh bank sentral AS adalah mencetak lebih banyak uang dan menggunakannya untuk membeli obligasi pemerintah—seperti yang dilakukan pasca-krisis keuangan 2008.

Namun, kebijakan tersebut berpotensi memicu inflasi dan memperlebar ketimpangan.

Sebab, pemilik aset seperti properti dan saham akan mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan mereka yang mengandalkan pendapatan dari tenaga kerja.

Kemungkinan lain yang lebih ekstrem adalah skenario gagal bayar (default). Jika AS tidak mampu atau memilih untuk tidak membayar utangnya, dampaknya akan sangat destruktif.

'Kepercayaan penuh dan kredit dari Departemen Keuangan AS' merupakan pilar utama sistem keuangan global. Jika hal ini goyah, maka krisis keuangan besar bisa terjadi, bahkan lebih buruk dari sebelumnya.

Sebagai informasi, paket kebijakan yang disebut Trump sebagai 'One Big Beautiful Bill' mencakup pendanaan belanja pemerintah dan pemangkasan pajak.

Beleid ini diperkirakan meningkatkan defisit anggaran hingga 3,3 triliun dolar AS atau sekitar Rp54 ribu triliun.

Mengutip Xinhua, Sabtu (5/7/2025), upacara penandatanganan RUU ini dilakukan di Gedung Putih, sehari setelah DPR AS mengesahkannya.

Trump sendiri meminta agar RUU tersebut disahkan sebelum 4 Juli agar penandatanganannya menjadi bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat.

Undang-undang ini merepresentasikan agenda politik Trump, termasuk pemotongan pajak serta peningkatan anggaran untuk militer dan keamanan perbatasan.

RUU ini lolos dalam voting DPR dengan margin tipis: 218 suara mendukung dan 214 menolak. Seluruh anggota Demokrat serta dua anggota Partai Republik, Thomas Massie dari Kentucky dan Brian Fitzpatrick dari Pennsylvania, menolak pengesahan RUU tersebut.