Infografis
Menurut data Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat juga akan memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin, yatim piatu, dan yang tinggal di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Tidak hanya di Sumatera Barat, sejumlah provinsi lain juga menghadapi tantangan serupa dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat. Permasalahan paling umum adalah terkait ketersediaan dan legalitas lahan, serta keterbatasan infrastruktur penunjang.
Pemerintah pusat melalui Kemensos dan Kementerian PUPR telah menegaskan bahwa pelaksanaan program ini membutuhkan kerja sama lintas sektor dan komitmen penuh dari pemerintah daerah. Tanpa dukungan itu, pembangunan sekolah bisa terus tertunda.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyatakan optimis dapat mengejar ketertinggalan.
"Kami terus berkoordinasi dengan delapan kabupaten dan kota untuk mempercepat proses hibah tanah dan memenuhi syarat pembangunan," ucap Syaifullah.
Dengan target peluncuran nasional pada pertengahan Juli 2025, pemerintah pusat menargetkan setidaknya 100 unit Sekolah Rakyat dapat mulai beroperasi di berbagai daerah.
Pemerintah berharap seluruh pihak mempercepat proses yang diperlukan agar generasi muda di berbagai pelosok Indonesia bisa segera merasakan manfaat dari sekolah gratis ini. (Antara)
