Informasi mengenai rencana strategis ini pertama kali diungkap secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Dalam sebuah acara pada Rabu (2/7/2025), Yusril membeberkan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo dan menjadi sebuah pendekatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
"Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan kantor wakil presiden juga akan ada di Papua, supaya wakil presiden itu bekerja dari Papua sembari menangani masalah Papua," kata Yusril.
Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa rencana tersebut lebih dari sekadar wacana. Dengan adanya kantor permanen, Gibran diharapkan dapat merasakan dan memahami denyut nadi permasalahan secara langsung, tidak lagi hanya dari laporan yang sampai ke meja kerjanya di Jakarta.
TERPOPULER
