Ma'ruf Amin 6 Kali Ngantor di Papua, Gibran Batal karena 'Ada Agenda yang Tak Bisa Ditinggalkan'

Suara.com - Sebuah ironi tajam membayangi wacana besar penugasan khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani masalah Papua.

Di saat namanya menjadi pusat perbincangan karena isu akan "berkantor" di Bumi Cenderawasih, sebuah fakta mendasar terungkap: Gibran ternyata belum sekalipun melakukan kunjungan kerja ke Papua sejak dilantik.

Lebih dari itu, rencana kunjungan kerja perdananya yang sudah tersusun rapi pada awal tahun 2025 lalu justru berakhir dengan pembatalan.

Fakta ini menjadi kontras yang menohok dengan narasi strategis yang sempat dilempar ke publik.

Seharusnya, Gibran dijadwalkan menyambangi Merauke, Papua Selatan, pada 15-16 Januari 2025.

Agenda lawatan kerja tersebut, disitat dari kantor berita Antara, telah dirancang secara detail.

Gibran diagendakan untuk meninjau langsung denyut nadi ekonomi dan sosial masyarakat, mulai dari Kawasan Perkebunan Tebu Sermayam, Pasar Wamanggu Merauke, hingga berdialog dengan siswa di SMK Negeri 1 Merauke.

Bahkan, Gibran bersama istrinya dijadwalkan berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) IIB Merauke dan menggelar rapat penting dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Namun, seluruh agenda penting tersebut gagal total. Kunjungan kerja itu dibatalkan dengan alasan adanya "agenda kenegaraan yang tidak dapat ditinggalkan".

Kenyataan bahwa Gibran belum pernah hadir di Papua ini juga disorot oleh tokoh asli Papua yang berada di lingkaran pemerintah, Lenis Kogoya.

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI ini secara terbuka mengajak Gibran untuk segera datang ke Papua, mencontoh para pendahulunya.

"Kelihatannya belum. Saya mau ajak nanti," kata Lenis Kogoya di kantor Kemenhan, Jakarta, Kamis 8 Mei 2025.

Lenis bahkan mendorong Gibran untuk meneladani langkah Wapres sebelumnya, KH Ma'ruf Amin, yang tercatat 6 kali ngantor di Papua, serta Presiden Joko Widodo yang tak segan turun langsung ke pelosok.

Ia melihat potensi besar pada Gibran yang masih muda dan memiliki fisik kuat untuk menyusuri medan Papua yang menantang.

"Dia harus turun lapangan. Seperti bapaknya, Jokowi, kan dia masuk ke rumah. Selalu dengan saya naik gunung, ke mana-mana."

Fakta-fakta ini mencuat di tengah polemik "kantor Wapres di Papua" yang dipicu oleh pernyataan Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra.

Meski Yusril kemudian mengklarifikasi bahwa yang berkantor di sana adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua, bukan Gibran secara personal, wacana awal tersebut sudah terlanjur menciptakan ekspektasi tinggi.

"Jadi bukan wapre yang akan berkantor di Papua, apalagi akan pindah kantor ke Papua," kata Yusril dalam siaran persnya, Rabu (9/7/2025), untuk meluruskan informasi.

Namun, nasi telah menjadi bubur. Kontras antara wacana besar sebuah "penugasan khusus" dengan realitas kunjungan kerja yang masih nihil menciptakan sebuah narasi ironis.

Publik pun bertanya-tanya, bagaimana sebuah misi strategis untuk Papua bisa dirancang secara efektif jika sang komandan lapangan bahkan belum sempat melihat langsung medan perangnya?