Infografis
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sembom, dengan tegas menyangsikan langkah pemerintah. Ia menyebut "percuma." Menurutnya, kunci penyelesaian masalah ada di meja perundingan.
"Dengan mengedepankan operasi militer, justru pemerintah Indonesia sendiri yang mempercepat Papua [untuk] merdeka," kata Sebby.
Ia menegaskan, apa pun keputusan pemerintah pusat soal Papua "akan berakhir percuma selama perundingan tidak dilakukan."
PR kedua Gibran adalah memiliki keberanian untuk membuka ruang dialog yang tulus dan setara. Ini sejalan dengan pandangan peneliti BRIN, Adriana Elisabeth, yang menyebut dialog adalah satu-satunya cara damai.
"Negosiasi itu mendengar. Mendengar apa keberatannya orang Papua. Apa persoalannya? Kenapa negara melakukan ini? Kenapa orang Papua selalu menolak?" kata Adriana.
3. Menyelesaikan 'Dosa' Lingkungan dan Pelanggaran HAM
Pembangunan masif di era Jokowi ternyata meninggalkan konsekuensi ekologis yang tidak kecil. Laporan Auriga Nusantara mengungkap, periode pertama pemerintahan Jokowi (2015-2019) menyumbang deforestasi paling banyak, mencapai hampir 300 ribu hektare. Ekspansi perkebunan sawit dan proyek lumbung pangan mengancam ekosistem dan hutan adat.
Di sisi lain, pendekatan keamanan juga menyisakan luka pelanggaran HAM. Data dari TAPOL menunjukkan, antara 2019 hingga 2023, lebih dari 300 orang Papua ditangkap dengan tuduhan makar.
PR ketiga Gibran adalah membuktikan bahwa pembangunan kali ini tidak akan mengorbankan lingkungan dan hak asasi manusia. Ia harus berani melakukan audit lingkungan terhadap proyek-proyek yang berjalan dan memastikan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap warga yang menyuarakan pendapatnya.
Baca Juga: Gibran Bakal Berkantor di Papua? Jawaban Santai Wapres Bikin Kaget: Bisa Juga di Klaten
4. Membuktikan Kualifikasi di Tengah Skeptisisme
Penunjukan Gibran tak lepas dari skeptisisme. Pengalamannya yang relatif baru di panggung politik nasional membuat banyak pihak meragukan kemampuannya menangani isu sepelik Papua. Keraguan ini disuarakan langsung oleh TPNPB-OPM.
"Apa kualifikasinya untuk selesaikan masalah di Papua? Tidak mungkin berhasil," cetus Sebby Sembom.
PR keempat dan mungkin yang paling personal bagi Gibran adalah membuktikan bahwa ia mampu. Ini bukan lagi soal melanjutkan program pendahulunya, seperti yang pernah dilakukan Wapres Ma'ruf Amin sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Ini adalah tentang menciptakan terobosan.
Gibran harus turun langsung, mendengar, dan merasakan denyut nadi masyarakat Papua. Bukan hanya dalam kunjungan seremonial, tetapi dalam dialog-dialog substantif yang mungkin tidak nyaman.
Pada akhirnya, suara perlawanan dari masyarakat adat seperti Yasinta Moiwend akan menjadi tolok ukur keberhasilannya.
