Infografis
Suara.com - Inisiator sekaligus salah satu anggota tim Sembilan Garuda Plus, Nano Asmorodono buka suara mengenai penetapan Hari Kebudayaan Nasional (HKN) oleh Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon belum lama ini.
Diketahui Fadli Zon telah menetapkan bahwa 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional.
Sementara usulan itu awalnya muncul dari para seniman dan budayawan di Yogyakarta yang memberi nama mereka tim Sembilan Garuda Plus.
Penetapan HKN ini mengundang respons beragam dari sejumlah pihak. Termasuk penilaian terkait inisiatif itu yang dicurigai punya motif politik sebab bertepatan dengan tanggal lahir Presiden Prabowo Subianto.
"Itu tadi tidak ada kaitannya apa-apa dengan siapapun. Murni ini dari seniman murni, seniman yang ora kondang [tidak terkenal], seniman yang murni pengen punya Hari Kebudayaan," tegas Nano saat dihubungi wartawan, Senin (14/7/2025) kemarin.
Klaim Tak Tahu Hari Ulang Tahun Prabowo
Nano menjelaskan, pemilihan tanggal 17 Oktober sebagai usulan HKN tidak didasarkan pada kalender tokoh politik. Melainkan telah melalui berbagai kajian sejarah kebangsaan.
Diceritakan Nano, tanggal 17 Oktober itu dipilih merujuk pada Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 1951 yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno dan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo pada 17 Oktober 1951.
PP itu merupakan menetapkan Lambang Negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, dengan semboyan yang kini dikenal yakni Bhinneka Tunggal Ika.
Baca Juga: Politisi PDIP Yakin Prabowo Justru 'Tidak Suka' Hari Lahirnya Dijadikan Hari Kebudayaan
Nano menepis anggapan bahwa tanggal itu dipilih sebab sarat dengan muatan politik.
"Jadi kalau itu bertepatan dengan lahirnya Pak Prabowo, saya malah enggak tau. Aku enggak ngerti lahirnya Pak Prabowo kapan, lahirnya Pak Jokowi kapan, aku enggak tau," ucapnya.
Menurut Nano, sejarah penambahan Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang Garuda Pancasila itu adalah momen kultural yang kuat.
"Bhinneka Tunggal Ika itu menyeluruhi Nusantara," imbuhnya.
Sudah Lalui Kajian Akademis
Nano mengklaim bahwa sudah dilakukan kajian akademis dan diskusi publik jauh sebelum penetapan tanggal HKN.
