Infografis
Suara.com - Kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melibatkan TNI/Polri dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) menuai 'semprotan' keras dari parlemen. DPR RI menilai langkah tersebut justru bisa merendahkan peran guru dan menimbulkan ketakutan bagi siswa baru.
Kritik pedas ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) di Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Menurut Lalu, MPLS seharusnya menjadi ajang untuk memaksimalkan peran guru dan lingkungan sekolah, bukan malah diisi oleh aparat.
"Kemudian berikutnya ada juga catatan-catatan seperti MPLS. Pak menteri sudah bagus kemarin mengeluarkan kebijakan bahwa MPLS maksimal 5 hari. Tetapi, paling tidak MPLS ini kita maksimalkan, guru-guru kemudian keluarga besar sekolah, jangan sedikit sedikit tentara sedikit sedikit polisi," kata Lalu dalam rapat.
Ia khawatir, kehadiran aparat berseragam di hari-hari pertama sekolah justru akan berdampak buruk pada psikologis siswa yang baru beralih dari jenjang SMP ke SMA. Menurutnya, ini sama saja dengan tidak memercayai kemampuan para guru dalam mendidik karakter.
"Nah ini menurut saya harus ada pemikiran-pemikiran agar betul-betul dunia pendidikan ini tidak hanya mengedepankan sedikit-sedikit ancaman, mungkin bagi kita tidak ada masalah dengan tentara, malah bagus," ujar dia.
"Menurut saya bagus, tetapi bagaimana psikologis putra-putri kita, dari SMP masuk SMA dihadapkan dengan walaupun bahasanya bukan militeristik, tetapi mari kita manfaatkan guru-guru kita, saya yakin lah para guru-guru kita pendidik kita juga memiliki kemampuan untuk pembelajaran karakter, pembelajaran budi pekerti," sambungnya.
Lalu juga meminta Kemendikdasmen untuk mengantisipasi kebijakan-kebijakan jangka pendek seperti ini agar tidak terus-menerus digulirkan di dunia pendidikan.
"Jangan sampai kebijakan-kebijakan jangka pendek terus digulirkan di dunia pendidikan kita, kita harus punya kesinambungan supaya ada kontinuitas yang apa antara program yang satu dengan program yang lain," pungkasnya.
Baca Juga: Gubernur Jabar Libatkan TNI/Polri Saat MPLS, DPR: Jangan Dikit-dikit Tentara, Dikit-dikit Polisi
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi memang menggeber kebijakan baru untuk tahun ajaran 2025/2026 di Jawa Barat.
Selain memajukan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB, ia juga secara khusus melibatkan personel TNI/Polri dalam pelaksanaan MPLS dengan dalih untuk menanamkan karakter kebangsaan dan memberikan materi bela negara.
