Menolak Framing Potongan 10%; Terkait isu potongan pendapatan, URC menolak narasi perubahan potongan menjadi 10% yang dinilai hanya menjadi alat framing oleh pihak berkepentingan untuk mencari simpati publik.
"Kami tidak keberatan dengan potongan 20 persen yang sudah berjalan selama ini, asalkan tidak dijadikan alat framing oleh pihak berkepentingan,” ucapnya.
Mendesak Penerbitan Perppu Ojol; Tuntutan paling krusial adalah permintaan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Perppu khusus ojol.
Hal ini dinilai mendesak agar pengemudi dan aplikator memiliki payung hukum yang jelas dan tidak lagi menjadi korban tumpang tindih kebijakan antarlembaga.
“URC meminta Presiden mengeluarkan Perppu agar pengemudi dan aplikator memiliki status hukum yang pasti dan tidak terus menjadi korban kebijakan yang tumpang tindih antar lembaga,” katanya.
Achsanul menegaskan, perjuangan ini murni suara dari bawah dan akan terus berlanjut hingga pemerintah memberikan respons yang konkret.
"Kami tidak anti regulasi, tapi kami menuntut regulasi yang berpihak dan realistis. Jalanan tidak bisa diatur dari ruang rapat," tegas Achsanul.
