Klarifikasi ini seolah menjadi plot twist dalam drama yang terjadi. Tuduhan penelantaran kini berhadapan dengan dugaan adanya kelalaian administratif dari pihak keluarga dan aparat desa.
Warganet tersebut menyiratkan bahwa ada mekanisme bantuan bagi warga miskin melalui surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau pengurusan BPJS yang seharusnya bisa ditempuh, namun tidak dilakukan.
Kini, kasus Ranujaya tidak lagi sesederhana video viral tentang rumah sakit yang kejam. Peristiwa ini telah menjelma menjadi cerminan dari masalah sistemik yang lebih besar.
Kurangnya literasi masyarakat mengenai prosedur jaminan sosial dan lambatnya respons aparat lokal dalam menjembatani warganya yang kesulitan.
Meski Ranujaya telah pulang, bola panas kini bergulir ke berbagai arah. Publik menuntut klarifikasi resmi tidak hanya dari RSD Gunung Jati, tetapi juga mempertanyakan peran aktif pemerintah daerah dan aparat desa dalam melindungi warganya.
Kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa di balik setiap jeritan minta tolong di media sosial, sering kali tersimpan cerita kompleks tentang kegagalan sistem yang perlu diperbaiki bersama.
