Suara.com - Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menunjuk sejumlah wakil menteri (wamen) yang merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat penegasan dari Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar soal jabatan ganda, tapi bagian dari upaya sistematis untuk menghalau godaan korupsi sejak awal.
Dalam kegiatan Pencanangan Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2025 dan penyusunan Zona Integritas Kementerian Transmigrasi, Iftitah menjelaskan bahwa prinsip dasarnya adalah kesejahteraan yang memadai akan mendorong integritas pejabat negara.
"Kami sendiri, saya maksudnya, dan Wakil Menteri sebagai kepanjangan tangan dari Bapak Presiden berada di Kementerian Transmigrasi ini sudah cukup, bahkan lebih dari cukup untuk kehidupan masing-masing,” kata Iftitah di Balai Makarti, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Juli 2025.
Iftitah menyebut, penunjukan wamen sebagai komisaris justru merupakan langkah preventif agar tidak ada celah bagi perilaku menyimpang.
Dengan penghasilan yang dianggap layak, diharapkan para pejabat tak perlu mencari penghasilan tambahan dari sumber yang tidak sepatutnya.
"Bahkan sekarang mengapa wamen itu diberikan juga posisi sebagai komisaris dalam rangka supaya tidak ada lagi alasan untuk mencari-cari sesuap nasi dari tempat yang tidak halal, yang tidak sepatutnya," tambah dia.
Ia menyatakan, pendekatan ini merujuk pada praktik tata kelola pemerintahan di Singapura—negara yang dikenal sukses dalam membangun sistem birokrasi bersih.
"Ini juga belajar contoh misalkan benchmark dari Singapura. Singapura sebelum mereka dilarang korupsi, kebutuhannya dicukupi,” ujar Iftitah.
Baca Juga: Pengakuan Mengejutkan Menteri Iftitah: Saya Penjarakan 22 Prajurit TNI Pelaku Pungli di Aceh
Tak hanya soal elite, Iftitah juga menyinggung relevansi kesejahteraan bagi para pegawai di lingkup kementeriannya.
Ia mengakui bahwa produktivitas dan integritas juga bertumpu pada aspek finansial yang stabil.
"Lalu bagaimana dengan pegawai? Pak, kami juga butuh kesejahteraan. Ini nanti akan timbal balik,” lanjut dia.
Iftitah menyampaikan apresiasi atas perhatian negara terhadap kesejahteraan pejabatnya, termasuk langkah Presiden Prabowo dalam menjamin kecukupan pendapatan bagi para pembantunya.
Sebelumnya diketahui, setidaknya ada 30 wakil menteri yang kini juga menjabat sebagai komisaris di berbagai BUMN.
Kebijakan ini menuai sorotan, tetapi juga dinilai sebagai bentuk pendekatan baru dalam mencegah praktik korupsi di pemerintahan.
