Program Sekolah Swasta Gratis Tahap Pertama Resmi Dimulai

Jum'at, 18 Juli 2025 | 09:48 WIB

Wakil Gubernur DKI Jakarta saat meninjau Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) di SMAN 6 Jakarta, Selasa (15/7/2025). (Dok: Pemprov DKI)

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memulai tahap pertama program sekolah swasta gratis pada Senin (14/7/2025). Sebanyak 40 sekolah swasta dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Luar Biasa (SLB) dipilih sebagai pilot project. Program ini menyasar siswa dari keluarga tidak mampu, terutama penerima bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan, pelaksanaan program ini dibarengi dengan penyusunan peraturan gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Saat ini, proses harmonisasi aturan tersebut tengah berlangsung di Biro Hukum, sebelum disahkan menjadi payung hukum resmi.

"Pergubnya sedang disusun. Memang kita telah melaksanakan program sekolah gratis di 40 sekolah swasta. Ini harus punya payung hukum supaya kita paham dari mana harus memulainya. Sekarang lagi tahap harmonisasi dengan DPRD, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Dalam Negeri," ujar Rano dalam keterangannya, Jumat (17/7/2025).

Pemprov juga sedang mengupayakan penganggaran melalui APBD Perubahan Tahun 2025. Di sisi lain, Dinas Pendidikan DKI Jakarta aktif memonitor dan mengevaluasi sekolah-sekolah penerima program, baik dari sisi kehadiran siswa, kesiapan sarana prasarana, kualitas guru hingga keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana menegaskan, manfaat program tidak hanya berlaku bagi siswa baru, tetapi juga untuk siswa yang telah berada di kelas lanjutan.

"Jadi, bukan hanya untuk siswa baru kelas awal, tapi juga untuk siswa lanjutannya (kelas 2, 3, 4, 5, 6 SD, 8 dan 9 SMP, serta 11 dan 12 SMA/SMK),” ucap Nahdiana.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M Thamrin, mengapresiasi peluncuran sekolah swasta gratis tersebut. Ia menjelaskan, secara anggaran, program ini telah masuk dalam usulan APBD Perubahan 2025. Sementara pembahasan Raperda Pendidikan masih berlangsung, termasuk soal regulasi teknis pelaksanaan seperti Pergub, Kepgub, dan petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan.

"Jadi insya Allah dari sisi regulasi, anggaran dan pembiayaan, akan ada dalam Perda APBD Perubahan. Tinggal nanti disiapkan Pergub atau Kepgub untuk pelaksanaannya dan Keputusan Disdik untuk petunjuk teknisnya," jelasnya saat dikonfirmasi, Selasa (15/7/2025).

Menurut Thamrin, program ini merupakan bagian dari kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemprov sebelumnya, serta merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.