Beras Oplosan Banjiri Bogor, Pemkab Akui Kewalahan Awasi Supermarket

Suara.com - Waspada saat membeli beras kemasan, bahkan di supermarket ternama sekalipun. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor secara terbuka mengakui bahwa peredaran beras oplosan kini sangat marak dan sulit dikendalikan.

Temuan di lapangan bahkan menunjukkan modus penipuan ini sudah merambah hingga rak-rak pasar modern atau supermarket.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) menemukan bukti beras medium yang 'disulap' menjadi beras premium, dijual dengan harga tinggi.

Namun, di sisi lain, pemerintah mengakui punya keterbatasan untuk menguji semua beras yang beredar, menciptakan celah besar yang merugikan konsumen.

Modus Terbongkar Beras Medium 'Naik Kelas' Jadi Premium

Kecurigaan ini bukan isapan jempol. Berawal dari laporan Kementerian Pertanian, Disdagin Kabupaten Bogor bersama tim pengawas kemetrologian langsung bergerak dan melakukan inspeksi mendadak (sidak). Hasilnya mengejutkan.

Sekretaris Disdagin, Bangun Sapta Siswa, membenarkan temuan tersebut. Modusnya adalah mengemas beras kualitas medium ke dalam karung berlabel premium.

“Sementara kita belum bisa bertindak karena menunggu instruksi lebih lanjut. Tapi kita menemukan data yang sebelumnya disampaikan oleh kementerian,” ujar Bangun.

Sidak dilakukan di empat titik strategis, termasuk ritel modern besar:

• Superindo Jl. Raya Pemda
• Lotte Grosir Pakansari
• PT Inti Cakrawala Citra (Indo Grosir)
• Gudang PT Indomarco Prismatama Cabang Bogor 2

Di lokasi-lokasi tersebut, Disdagin menemukan sejumlah merek beras yang cocok dengan data Kementan sebagai produk yang terindikasi melanggar aturan.

Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, memberikan pengakuan yang lebih mengkhawatirkan. Menurutnya, praktik culas ini sudah terjadi secara masif dan berjenjang.

“Tetapi kan begini, beras ini kan rada sulit saking masifnya orang melakukan oplosan ini mulai dari level petani sampai level distributor itu di oplos terus tuh,” papar Teuku Mulya, Jumat (18/7/2025).

Pengakuan ini mengindikasikan bahwa masalah beras oplosan sudah menjadi sebuah rantai kejahatan yang sistematis, mulai dari hulu hingga ke hilir.

Lantas, apa langkah konkret pemerintah? Teuku Mulya menyatakan pihaknya akan memperketat pengawasan, terutama pada pasokan beras dari Bulog dan untuk program pangan pemerintah, dengan melakukan uji mutu.

“Ada (pengawasan), ini kan beras, beras dari bulog kita lakukan pengujian dulu masuk ke Kabupaten Bogor. Jadi harus ada pengujian pengujian mutu dulu,” katanya.

Namun, ia secara jujur mengakui adanya kendala serius. Pemkab tidak memiliki kapasitas untuk menguji seluruh beras yang beredar luas di pasaran, terutama di supermarket.

“Karena kalo beras yang beredar di supermarket atau lainya kita belum bisa, karena memang keterbatasan alat uji, sdm, dan lain sebagainya keterbatasan anggaran juga dalam mengakomodir seluruh pasokan pasokan yang terbuka ini,” tutupnya.

Pengakuan ini, ditambah pernyataan Disdagin yang masih "menunggu instruksi," menciptakan situasi di mana konsumen seolah dibiarkan berjuang sendiri menghadapi praktik penipuan yang merajalela di depan mata.

Kontributor : Egi Abdul Mugni