Infografis
Suara.com - Isu ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menghangat setelah Profesor Yusuf Leonard Henuk, Guru Besar Universitas Sumatera Utara (2021-2022), angkat bicara dalam program "Forum Keadilan TV".
Dalam podcast di YouTube tersebut, Prof. Henuk menyoroti pencabutan wawancara oleh Profesor Sofian Effendi, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), yang sebelumnya menyiratkan keraguan terhadap status kelulusan S1 Jokowi.
Menurut Prof. Henuk, langkah Sofyan Effendi tersebut justru menguatkan dugaan adanya kejanggalan pada ijazah orang nomor satu di Indonesia itu.
Prof. Henuk dengan tegas menyatakan keyakinannya bahwa Profesor Sofian Effendi hanya mencabut wawancaranya, bukan mencabut substansi pemberitaan awal di media online yang menyebut Jokowi tidak memiliki ijazah atau drop out.
"Menurut saya, yang dicabut oleh Profesor Sofian Effendi hanyalah wawancaranya. Itu tidak mencabut pemberitaan awal di media online bahwa Pak Jokowi tidak punya ijazah," ujar Prof. Henuk dalam wawancara tersebut.
Lebih lanjut, Prof. Henuk menilai bahwa pencabutan ini justru menjadi validasi tersendiri atas pernyataan awal Profesor Sofian Effendi. Ia menduga ada tekanan atau intimidasi yang menyebabkan Profesor Sofyan mengambil langkah tersebut.
"Pencabutan itu justru membenarkan pernyataan awal Profesor Sofian. Kemungkinan ada ketakutan atau intimidasi," tambahnya.
Ia bahkan menyebut bahwa Profesor Sofian Effendi, meskipun mencabut pernyataan, tetap berada dalam "perahu yang sama" dengannya terkait isu ijazah ini, hanya mungkin terusik oleh "kebisingan" yang ada di sekitarnya.
Keberanian Akademisi dan Isu Ijazah yang Tak Kunjung Usai
Baca Juga: Kisruh Ijazah Jokowi: Mantan Rektor Tarik Ucapan, Dokter Tifa Sebut 'Kebenaran Sudah Dikumandangkan'
Profesor Henuk juga menyayangkan sikap banyak akademisi lain yang menurutnya "jago di kandang" namun tidak berani menyuarakan kebenaran terkait isu ijazah Jokowi.
Ia menegaskan prinsip seorang akademisi: boleh salah, tapi tidak boleh bohong. "Akademisi itu boleh salah tapi tidak boleh bohong. Kalau politikus boleh bohong," tegasnya.
Keraguan Prof. Henuk terhadap keaslian ijazah Jokowi semakin menguat, terutama karena tidak adanya klarifikasi langsung dari Presiden Jokowi selama lebih dari dua bulan.
Ia menyoroti perbedaan informasi terkait Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan dugaan adanya upaya pengaslian ijazah oleh UGM melalui proses scan.
"Sudah lebih dari dua bulan ini tidak ada klarifikasi dari Pak Jokowi sendiri. Jadi saya meragukan keaslian ijazah beliau," ungkap Prof. Henuk.
Tidak hanya itu, Profesor Henuk juga mempertanyakan mengapa Rektor UGM tidak bersedia menemui Rismon, sosok yang gencar menyuarakan keraguan ijazah ini, untuk mengklarifikasi data.
