Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengakui kenaikan dana operasional RT/RW dan Dasawisma tidak mencapai dua kali lipat, seperti yang dijanjikan saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Rano mengatakan hal tersebut dalam rapat paripurna saat menjawab pandangan fraksi-fraksi atas Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, Senin (21/7/2025).
Ia mengatakan, eksekutif telah mengakomodasi kenaikan dana operasional tersebut, namun nominalnya disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
"Terkait Dana Operasional RT/RW dan Dasawisma, Eksekutif telah menindaklanjuti kenaikan operasional RT/RW dan Dasawisma sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," ujar Rano saat membacakan jawaban eksekutif di hadapan anggota dewan di Gedung DPRD DKI.
Selain itu, Rano juga menanggapi kritik dari Fraksi Gerindra soal potensi rangkap tugas para kader Dasawisma.
Ia menyatakan sepakat bahwa pengawasan harus diperkuat, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendata dan memverifikasi petugas.
"Menanggapi pernyataan Fraksi Partai Gerindra mengenai perlu dilakukan pengawasan agar kenaikan anggaran Dasawisma efektif karena terdapat kader yang rangkap tugas dengan tugas lainnya, Eksekutif sependapat untuk dilakukan pengawasan dengan melakukan mitigasi terhadap risiko tersebut," kata Rano.
Menurutnya, pengawasan itu akan dilakukan dengan sistem berbasis aplikasi digital yang mencatat data para kader secara terpadu, termasuk kader Dasawisma, Jumantik, posyandu, dan lainnya.
"Melalui sistem informasi berbasis IT berupa aplikasi pengelolaan dan pendataan petugas Dasawisma, kader Jumantik, kader posyandu, dan kader lainnya, dengan menggunakan NIK sebagai dasar identifikasi unik perseorangan dalam penerimaan kader," katanya.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta saat fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Perubahan APBD 2025. Fraksi Demokrat-Perindo menjadi salah satu yang mengungkap kenaikan tersebut.
"Fraksi Partai Demokrat-Perindo mengapresiasi atas rencana kenaikan dana operasional RT/RW sebesar 25 persen untuk tiga bulan dalam RAPBD Perubahan 2025," kata Anggota Fraksi Demokrat-Perindo, Dina Manyusin, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (21/7).
Meski menyambut positif, Demokrat-Perindo menilai kenaikan itu belum sebanding dengan beban kerja RT dan RW yang menjadi garda terdepan pelayanan publik di tingkat masyarakat.
"Fraksi Partai Demokrat-Perindo mendorong agar kenaikan dana operasional RT/RW dapat ditingkatkan lebih signifikan," ucap Dina.
Dina menilai, dukungan anggaran yang lebih memadai akan memperkuat kinerja dan semangat pengabdian para pengurus RT dan RW, serta menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi mereka menjaga ketertiban lingkungan.
Saat ini, besaran dana operasional RT dan RW masih mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 1674 Tahun 2018. Ketua RT menerima Rp2 juta per bulan, sementara ketua RW Rp2,5 juta per bulan.
TERPOPULER
