Suara.com - Di tengah polemik larangan study tour yang membuatnya dipojokkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru menawarkan sebuah cetak biru pariwisata yang lebih fundamental dan berkelanjutan.
Alih-alih bergantung pada "kunjungan wajib" dari siswa sekolah, ia memaparkan resep jitu untuk mentransformasi sebuah daerah agar secara alami menarik wisatawan untuk datang berbondong-bondong.
Baginya, mengeluhkan sepinya orderan pasca-larangan study tour adalah cerminan dari cara pandang yang sempit.
Solusi jangka panjang, menurut Dedi, terletak pada pembenahan total dari akar masalah yang sering diabaikan.
Ia pun menguraikan langkah-langkah konkret yang harus menjadi prioritas setiap pemerintah daerah.
Langkah pertama dan paling mendasar adalah kebersihan.
“Apabila ingin meningkatkan kunjungan wisata di daerahnya, menurut saya adalah tingkatkan kebersihan kotanya/kabupaten,” terang Dedi.
Kebersihan ini harus diikuti dengan peningkatan nilai estetika. Ia menyoroti pentingnya merapikan visual sebuah daerah, dari membereskan bangunan kumuh hingga menata sungai yang kotor.
“Kemudian tingkatkan tata estetika Kabupaten/Kotanya, tidak boleh ada bangunan – bangunan yang kumuh, Sungai-sungainya harus bersih dan tertata,” ujarnya.
Termasuk di dalamnya adalah kewajiban merawat aset berharga.
“Bangunan – bangunan heritage juga harus dijaga estetikanya dengan baik,” jelasnya.
Setelah wajah daerah dipercantik, penyakit kronis pariwisata harus diberantas: pungutan liar. Dedi menegaskan bahwa praktik ini adalah racun yang membuat wisatawan kapok.
“Bebaskan juga berbagai pungutan liar, seperti parkir liar, calo tiket, atau kadang dalam satu objek ada dua tiket yang dibuat,” tambahnya.
Fondasi berikutnya adalah menata manusianya. Para pedagang harus dibina agar tidak merusak citra pariwisata dengan praktik "getok harga".
“Kemudian yang berikutnya adalah tata para pedagangnya agar mereka menyajikan dagangan yang berkualitas, tidak menggetok para pembelinya,” tegasnya.
Tak hanya pedagang, kualitas pemandu wisata dan jaminan keamanan juga menjadi pilar penting.
“Para pemandu wisatanya juga harus dikembangkan dengan baik,” ungkapnya, seraya menambahkan pentingnya, “Membangun keamanan dalam lingkungan tempat kunjungan wisatanya.”
Bagi Dedi, jika seluruh elemen ini—dari kebersihan, estetika, infrastruktur, hingga kejujuran para pelaku wisatanya diterapkan, maka pariwisata yang sehat akan terwujud.
“Kalau semuanya dilakukan, daerahnya tertata, bersih, para pedagangnya jujur tidak ada pungli, ada rasa nyaman, infrastrukturnya harus dibangun agar tidak terjadi kemacetan yang panjang ketika musim kunjungan wisata,” urainya.
Dengan visi ini, ia optimistis hasilnya akan jauh melampaui apa yang bisa didapat dari sekadar mengandalkan study tour.
“Kalau seluruhnya dikembangkan oleh kita semua, oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota, jangan khawatir, wisatawan akan datang berbondong-bondong, karena mereka merasa nyaman,” sambungnya.
Sikapnya ini juga mendasari kritiknya terhadap beberapa kepala daerah yang kembali memperbolehkan study tour.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya menunjukkan kegelisahan jangka pendek, tetapi juga mengabaikan prinsip moral.
“Menjadikan anak sekolah sebagai objek peningkatan kunjungan pariwisata adalah perbuatan yang tidak memiliki landasan berpikir akademis dan moral,” tegas Dedi, menyebut praktik tersebut sebagai bentuk eksploitasi yang setara dengan pungutan liar lainnya di dunia pendidikan.