Infografis
Suara.com - Pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo Subianto, langsung jadi pembicaraan publik.
Di satu sisi, langkah tersebut dinilai sebagai strategi menjaga stabilitas politik nasional.
Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa tindakan itu bisa membuka celah kompromi terhadap prinsip negara hukum.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, melihat kebijakan tersebut sebagai bagian dari pendekatan politik akomodatif yang selama ini dijalankan Prabowo.
Menurutnya, semangat persatuan tampaknya menjadi dasar utama keputusan itu.
"Sebagai mantan TNI, Prabowo tentunya ingin menjaga stabilitas politik. Hanya dengan stabilitas politik pembangunan segala bidang dapat dilakukan maksimal," kata Jamiluddin kepada suara.com, Jumat (1/8/2025).
Prabowo dinilai telah menerapkan gaya politik akomodatif dengan menampung berbagai kepentingan untuk dijadikan “modal” pembangunan negara.
Jamiluddin menjelaskan, dalam kerangka politik tersebut, pemberian abolisi dan amnesti terhadap figur-figur politik yang terjerat hukum dianggap bisa meredam ketegangan yang bersifat politis.
Namun, Jamiluddin menegaskan, pendekatan ini tidak bisa diterapkan secara serampangan, apalagi terhadap kasus-kasus yang menyangkut korupsi.
Baca Juga: Hasto Dapat Amnesti, Petinggi PDIP: Terlambat!
Ia mengingatkan bahwa tindakan pengampunan tidak semestinya diberikan kepada pelaku kejahatan.
"Mereka ini justru musuh utama demokrasi. Karena itu, sangat tak tepat bila abolisi dan amnesti diberikan kepada koruptor," katanya.
Namun demikian, lanjut Jamiluddin, apabila kasus yang menjerat Hasto maupun Tom Lembong tergolong politis, maka abolisi dan amnesti bisa dianggap wajar.
"Selama kasus hukum Tom Lembong dan Hasto dinilai sangat politis, maka sangat layak diberi abolisi dan amnesti. Namun bila yang sesungguhnya kasus mereka murni korupsi, tentu pemberian abolisi dan amnesti selayaknya ditolak. Sebab hal itu mencederai cita-ita demokrasi dan negara hukum yang dianut Indonesia," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) mengumumkan pemberian amnesti kepada Hasto.
"Persetujuan atas surat presiden Tentang pemberian amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk saudara Hasto Kristiyanto," kata Dasco saat konferensi pers di Gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta (31/7/2025).
